Berita

ilustrasi/net

Dunia

KUDETA MILITER TURKI

Hukuman Mati Pelaku Kudeta Menanti Persetujuan Parlemen

SELASA, 19 JULI 2016 | 02:55 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, akan mengembalikan hukuman mati di negaranya khusus bagi para pelaku kudeta yang gagal, jika diizinkan oleh parlemen.

Pemerintah Turki sempat menghapus hukuman mati pada 2004 untuk memuluskan perundingan negaranya masuk dalam keanggotaan Uni Eropa.

Dalam kesempatan wawancara ekslusif pertama yang dilakukannya setelah upaya kudeta digagalkan, Erdogan mengklaim bahwa rakyatnya menuntut hukuman mati bagi komplotan kudeta.


"Orang-orang memiliki pendapat, setelah begitu banyak insiden terorisme, mereka (pelaku kudeta) harus dibunuh," kata Erdogan melalui penerjemahnya kepada CNN.

Erdogan bahkan terkesan tak sudi menampung para pelaku kudeta di penjara negara dan bertanggung jawab atas makanan sehari-hari mereka.

"Mengapa saya harus menjaga mereka dan memberi mereka makan di penjara selama bertahun-tahun yang akan datang?" ujarnya.

Mengenai rencana hukuman mati ini langsung mendapat reaksi keras dari negara utama di Uni Eropa, Jerman.

Pemerintahan Angle Merkel menyebut rencana pemerintahan Erdogan itu tidak proporsional. Jerman mendesak Erdogan tidak menghidupkan lagi aturan hukuman mati.

Jika Turki tetap melakukannya, maka semakin besar kemungkinan mereka gagal menjadi bagian Uni Eropa (UE). [ald]

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya