Berita

fahri hamzah/net

Kesehatan

VAKSIN PALSU

Fahri Hamzah: Rumah Sakit Dan Dokter Juga Korban Kesalahan Pemerintah

SELASA, 19 JULI 2016 | 02:23 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemerintah tidak boleh gampang menyalahkan para dokter dan pihak rumah sakit dalam kasus peredaran vaksin palsu di Tanah Air.

"Mereka juga korban karena pemerintah tidak mengawasi dengan cermat peredaran vaksin palsu. Mereka itu konsumen juga karena disuplai melalui jalur resmi," kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, dalam pernyataan persnya.

Fahri justru menuntut pemerintah mleakukan investigasi proses masuknya vaksin palsu ke dalam sistem distribusi resmi, yang kabarnya dikuasai oleh hanya satu BUMN. Selama ini setelah vaksin diimpor atau diproduksi, akan diverifikasi oleh BPOM, kemudian didistribusikan melalui ketentuan Kemenkes dan jajarannya (Dinkes).


Ia mengatakan sampai sekarang belum terbukti ada rumah sakit secara institusi terlibat sebagai bagian dari jaringan pengedaran vaksin palsu. Ia meminta pemerintah tidak mengorbankan perawat, dokter, klinik dan rumah sakitnya, karena dalam jalur peredaran obat dan vaksin ini mereka adalah adalah "user".

"Sampai hari ini belum ada prosedur standar pengujian asli tidaknya obat vaksin yang dapat dilakukan oleh user. Dalam peredaran vaksin palsu ini produsen, distributor, dan penjual yang seharusnya ditelusuri," ujarnya.

"Dan dalam hal ini, perlu dipertanyakan kinerja pemerintah dalam pengawasan peredaran obat dan vaksin," tambah Fahri. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya