fahri hamzah/net
fahri hamzah/net
"Mereka juga korban karena pemerintah tidak mengawasi dengan cermat peredaran vaksin palsu. Mereka itu konsumen juga karena disuplai melalui jalur resmi," kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, dalam pernyataan persnya.
Fahri justru menuntut pemerintah mleakukan investigasi proses masuknya vaksin palsu ke dalam sistem distribusi resmi, yang kabarnya dikuasai oleh hanya satu BUMN. Selama ini setelah vaksin diimpor atau diproduksi, akan diverifikasi oleh BPOM, kemudian didistribusikan melalui ketentuan Kemenkes dan jajarannya (Dinkes).
Populer
Senin, 15 Juni 2026 | 02:37
Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00
Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07
Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11
Senin, 15 Juni 2026 | 19:07
Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21
Senin, 22 Juni 2026 | 15:05
UPDATE
Selasa, 23 Juni 2026 | 16:16
Selasa, 23 Juni 2026 | 16:10
Selasa, 23 Juni 2026 | 16:07
Selasa, 23 Juni 2026 | 16:04
Selasa, 23 Juni 2026 | 16:01
Selasa, 23 Juni 2026 | 15:59
Selasa, 23 Juni 2026 | 15:53
Selasa, 23 Juni 2026 | 15:49
Selasa, 23 Juni 2026 | 15:45
Selasa, 23 Juni 2026 | 15:32