Pihak Polri mengklaim telah mengevaluasi proses penanganan terorisme di internal institusi yang ada. Hasilnya, tidak ada temuan aliaran dana dari pihak luar terkait anggaran operasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau Detasemen Khusus (Densus) 88 Antireror.
"Kalau soal anggaran, sudah dievaluasi. Tidak ada masalah atau pun anggaran dari luar negeri," tegas Kapolri Jenderal Tito Karnavian usai menghadiri acara Silaturahim Idul Fitri 1437 H di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin (18/7).
Menurut mantan Kadensus 88 Antiteror tersebut, hasil evaluasi dilakukan secara bertahap oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama berbulan-bulan. Bahkan, BPK memastikan, tidak ada catatan apa pun terkait aliran dana dari pihak asing.
"(Anggaran) itu diperiksa oleh BPK secara ditel dua-tiga bulan. Baik di BNPT mau pun Densus (88 Antiteror). Dengan opini wajar tanpa pengecualian, tanpa catatan apa pun," papar mantan kepala BNPT tersebut.
Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Busyro Muqoddas meyakini adanya kejanggalan terkait kematian terduga teroris Siyono usai ditangkap Densus 88 beberapa waktu lalu. Bahkan, pihak Muhammadiyah sempat memutuskan untuk melakukan investigasi.
Mantan ketua KPK ketiga itu juga mendesak Presiden Joko Widodo agar bersikap tegas dengan membentuk tim independen untuk menilai kinerja Densus 88 dan BNPT. Pasalnya, model pemberantasan terorisme yang selama ini diterapkan kedua institusi tersebut, dinilai tidak transparan, profesional, dan akuntabel.
"BPK, BPKP, dan lembaga keuangan terkait harus mengaudit keuangan Densus dan BNPT. Duitnya dari mana untuk operasional. Jangan sampai ada uang-uang yang keluar masuk dari asing tanpa kontrol," kata Busyro di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, 29 Maret lalu.
[sam]
