Berita

Bisnis

Tidak Mungkin Jokowi Bisa Tutupi Defisit APBN Dari Eropa Dan China

SENIN, 18 JULI 2016 | 09:14 WIB | LAPORAN:

Hasil kunjungan kerja Presiden Jokowi selama lima hari di Eropa pada April 2016 lalu disangsikan bisa menarik banyak investor ke Indonesia.

Setidaknya ada empat negara yang dikunjungi Jokowi selama di Eropa yaitu Jerman, Inggris, dan Belanda.

"Untuk catatan saja, menurut BKPM Investasi Negara Eropa sepanjang tahun 2016 baru dengan nilai investasi 2,26 miliar dolar AS, ini sangat sedikit sekali jumlah investasinya. Itupun hanya di sektor migas yang terbesar," papar Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono dalam keterangannya kepada redaksi, Senin (18/7).


Data Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini dinilai Arief menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan negara-negara Eropa untuk berinvestasi di Indonesia di era Jokowi sangatlah rendah. Kedua, lanjut Arief, Eropa sendiri saat ini lagi 'mati-matian' untuk menyelamatkan ekonomi anggot-anggotanya yang lain sekarat seperti Yunani, Portugal, Italia, Inggris.

"Jadi bagaimana kunjungan ke Eropa bisa mendapatkan loan atau utangan dari Eropa untuk menutup defisit APBN? apalagi jumlah defisit anggaran sangat tinggi yaitu Rp 365,729 triliun jika dibandingkan dengan nilai investasi Eropa yang hanya 2,26 miliar dolar AS atau 30,5 triliun," kritiknya.

Itu saja tidak sampai 10 persen dari total  defisit anggaran. "Jadi sangat enggak mungkin Joko Widodo akan optimal mendapatkan hutang dari Eropa," katanya, menyangsikan.

Untuk menutup defisit, seperti diketahui, pemerintah berencana menarik utang Rp 365,729 triliun di tahun ini. Dalam penarikan utang, pemerintah akan mengandalkan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN). Besaran SUN (Neto) yang akan diterbitkan pemerintah tahun ini adalah Rp 364,866 triliun, naik dari APBN 2016 yang sebesar Rp 327,224 triliun.

Lalu dengan China, ia juga pesimis bisa diharapkan menyumbangkan penerimaan negara dari sektor pajak dan nonpajak untuk menutupi defisit. Sebab hingga kini saja untuk proyek pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu Megawatt masih belum jelas. Apalagi, kata dia menambahkan, pinjaman China Bank Development sebesar 4,5 miliar dolar AS pada bank-bank BUMN yang diprakasai Meneg BUMN Rini Soemarno ternyata justru disalurkan untuk pinjaman swasta seperti Sinar Mas guna menutupi tagihan hutangnya, maupun Arifin Panigoro untuk mengakusisi Newmont.

"Jadi kunjungan ke Eropa dan China sangat kecil untuk bisa menutupi defisit anggaran, paling paling caranya untuk mengoptimalkan pendapatan dana untuk menutup hutang dengan cara obral murah SUN dan obligasi pemerintah pada para funder dengan bunga tinggi dan disconto yang besar akibat country risk yang tinggi dan minus kepercayaan pada Jokowi," tuturnya lebih lanjut.

Arief menekankan, keuangan negara sulit untuk bisa ditolong jika pola-pola yang dilakukan Jokowi seperti orang mengemis cari dana di luar negeri dan komposisi tim ekonomi yang hanya memberi khayalan.[wid]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya