Berita

Recep Erdogan/net

Dunia

KUDETA MILITER TURKI

Erdogan Beri Sinyal Hukuman Mati

MINGGU, 17 JULI 2016 | 23:53 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menjanjikan tindakan keras terhadap para pendukung kudeta yang dilancarkan sebagian kelompok militer pada Jumat malam lalu.

Usaha mengambil alih pemerintahan itu telah menemui kegagalan. Kelompok tentara yang melancarakan kudeta tidak didukung partai oposisi, tidak direstui para petinggi utama militer, bahkan mendapat perlawanan sebagian besar rakyat di Istanbul dan Ankara.

Hampir 200 orang tewas dalam pertempuran di jalan-jalan raya, sebagian besar korban adalah tentara pro kudeta. Sekitar 6000 orang ditahan karena tuduhan terlibat dalam aksi dan perencanaan kudeta.


Menteri Kehakiman Turki, Bekir Bozdag, kepada kantor berita pemerintah, Anadolu, mengungkapkan kemungkinan jumlah mereka yang ditangkap akan bertambah.

Salah satu tokoh penting yang dituding terlibat adalah Jenderal Bekir Ercan Van, komandan dari Incirlik Air Base. Perintah penahanan untuk Kolonel Ali Yazici, seorang pembantu senior militer untuk Erdogan, juga telah diterbitkan.

Pada Minggu pagi waktu setempat, di tengah acara pemakaman salah satu korban tewas, Erdogan membuka kembali opsi hukuman mati bagi mereka yang terlibat kudeta.

"Sebagian rakyat meneriakkan 'kami ingin hukuman mati'. Kita tidak bisa mengabaikan permintaan rakyat dalam demokrasi, ini adalah hak Anda. Permintaan ini harus dievaluasi oleh pihak yang berwenang sesuai dengan konstitusi," ujar Erdogan.

"Virus ini akan dibersihkan dari semua departemen pemerintahan," tambahnya.

Sebelumnya, Perdana Menteri Binali Yildirim juga telah bersumpah bahwa para pelaku kudeta akan membayar "harga yang sangat mahal".

Erdogan sendiri telah menuduh mantan sahabatnya yang merupakan ulama kharismatik Turki, Fethullah Gulen, sebagai otak dari usaha menggulingkan pemerintahannya. Hingga saat ini Gulen berdomisili di Pennsylvania, Amerika Serikat. [ald]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya