Berita

Recep Erdogan/net

Dunia

KUDETA MILITER TURKI

Erdogan Beri Sinyal Hukuman Mati

MINGGU, 17 JULI 2016 | 23:53 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menjanjikan tindakan keras terhadap para pendukung kudeta yang dilancarkan sebagian kelompok militer pada Jumat malam lalu.

Usaha mengambil alih pemerintahan itu telah menemui kegagalan. Kelompok tentara yang melancarakan kudeta tidak didukung partai oposisi, tidak direstui para petinggi utama militer, bahkan mendapat perlawanan sebagian besar rakyat di Istanbul dan Ankara.

Hampir 200 orang tewas dalam pertempuran di jalan-jalan raya, sebagian besar korban adalah tentara pro kudeta. Sekitar 6000 orang ditahan karena tuduhan terlibat dalam aksi dan perencanaan kudeta.


Menteri Kehakiman Turki, Bekir Bozdag, kepada kantor berita pemerintah, Anadolu, mengungkapkan kemungkinan jumlah mereka yang ditangkap akan bertambah.

Salah satu tokoh penting yang dituding terlibat adalah Jenderal Bekir Ercan Van, komandan dari Incirlik Air Base. Perintah penahanan untuk Kolonel Ali Yazici, seorang pembantu senior militer untuk Erdogan, juga telah diterbitkan.

Pada Minggu pagi waktu setempat, di tengah acara pemakaman salah satu korban tewas, Erdogan membuka kembali opsi hukuman mati bagi mereka yang terlibat kudeta.

"Sebagian rakyat meneriakkan 'kami ingin hukuman mati'. Kita tidak bisa mengabaikan permintaan rakyat dalam demokrasi, ini adalah hak Anda. Permintaan ini harus dievaluasi oleh pihak yang berwenang sesuai dengan konstitusi," ujar Erdogan.

"Virus ini akan dibersihkan dari semua departemen pemerintahan," tambahnya.

Sebelumnya, Perdana Menteri Binali Yildirim juga telah bersumpah bahwa para pelaku kudeta akan membayar "harga yang sangat mahal".

Erdogan sendiri telah menuduh mantan sahabatnya yang merupakan ulama kharismatik Turki, Fethullah Gulen, sebagai otak dari usaha menggulingkan pemerintahannya. Hingga saat ini Gulen berdomisili di Pennsylvania, Amerika Serikat. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya