Berita

Recep Erdogan/net

Dunia

KUDETA MILITER TURKI

Erdogan Beri Sinyal Hukuman Mati

MINGGU, 17 JULI 2016 | 23:53 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menjanjikan tindakan keras terhadap para pendukung kudeta yang dilancarkan sebagian kelompok militer pada Jumat malam lalu.

Usaha mengambil alih pemerintahan itu telah menemui kegagalan. Kelompok tentara yang melancarakan kudeta tidak didukung partai oposisi, tidak direstui para petinggi utama militer, bahkan mendapat perlawanan sebagian besar rakyat di Istanbul dan Ankara.

Hampir 200 orang tewas dalam pertempuran di jalan-jalan raya, sebagian besar korban adalah tentara pro kudeta. Sekitar 6000 orang ditahan karena tuduhan terlibat dalam aksi dan perencanaan kudeta.


Menteri Kehakiman Turki, Bekir Bozdag, kepada kantor berita pemerintah, Anadolu, mengungkapkan kemungkinan jumlah mereka yang ditangkap akan bertambah.

Salah satu tokoh penting yang dituding terlibat adalah Jenderal Bekir Ercan Van, komandan dari Incirlik Air Base. Perintah penahanan untuk Kolonel Ali Yazici, seorang pembantu senior militer untuk Erdogan, juga telah diterbitkan.

Pada Minggu pagi waktu setempat, di tengah acara pemakaman salah satu korban tewas, Erdogan membuka kembali opsi hukuman mati bagi mereka yang terlibat kudeta.

"Sebagian rakyat meneriakkan 'kami ingin hukuman mati'. Kita tidak bisa mengabaikan permintaan rakyat dalam demokrasi, ini adalah hak Anda. Permintaan ini harus dievaluasi oleh pihak yang berwenang sesuai dengan konstitusi," ujar Erdogan.

"Virus ini akan dibersihkan dari semua departemen pemerintahan," tambahnya.

Sebelumnya, Perdana Menteri Binali Yildirim juga telah bersumpah bahwa para pelaku kudeta akan membayar "harga yang sangat mahal".

Erdogan sendiri telah menuduh mantan sahabatnya yang merupakan ulama kharismatik Turki, Fethullah Gulen, sebagai otak dari usaha menggulingkan pemerintahannya. Hingga saat ini Gulen berdomisili di Pennsylvania, Amerika Serikat. [ald]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Cium Skandal Baru Izin Tambang di Maluku Utara, Nama Haji Romo Ikut Terseret

Rabu, 01 April 2026 | 08:16

Wall Street Kembali Sumringah

Rabu, 01 April 2026 | 08:07

WFH ASN Diproyeksikan Hemat Kompensasi BBM Rp 6,2 Triliun

Rabu, 01 April 2026 | 07:53

Emas Melonjak 3 Persen, tapi Cetak Rekor Penurunan Bulanan Terburuk Sejak 2008

Rabu, 01 April 2026 | 07:42

RI Murka di DK PBB, Nilai Serangan TNI di Lebanon Tak Lepas dari Israel

Rabu, 01 April 2026 | 07:35

Pasar Saham Eropa Tutup Maret dengan Koreksi Terburuk dalam Empat Tahun

Rabu, 01 April 2026 | 07:24

Menhan AS Sebut Perang Iran Masuk Fase Penentuan

Rabu, 01 April 2026 | 07:17

Italia Gagal Lolos Piala Dunia Setelah Ditekuk 4-1 oleh Bosnia

Rabu, 01 April 2026 | 06:57

Katastropik Demokrasi Kita

Rabu, 01 April 2026 | 06:48

Soleman Ponto: Intelijen pada Dasarnya Teroris

Rabu, 01 April 2026 | 06:20

Selengkapnya