Berita

Rachmawati Soekarnoputri/net

Politik

Mbak Rachma: Pemerintah Menjungkirbalikkan Akal Sehat

SABTU, 16 JULI 2016 | 13:36 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Politikus senior, Rachmawati Soekarnoputri, mengeritik dalih pemerintah bahwa UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) dibutuhkan untuk menarik kepercayaan asing.  

"Menjungkirbalikkan akal sehat, tax amnesty untuk menarik kepercayaan asing terhadap RI. Apa enggak salah?" kata politikus perempuan yang biasa disapa Mbak Rachma ini, Sabtu (16/7).

Pernyataan yang keluar dari Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, itu dianggapnya penipuan publik. Ia juga menyindir sosok Pramono yang notabene politikus PDI Perjuangan.


"Katanya (PDIP) nasionalis, mengusung wong cilik dan Soekarno, tipu-tipu lagi. Kok lebih mementingkan asing ketimbang kepentingan rakyat sendiri?" sindirnya.

Di mata Mbak Rachma, tax amnesty tidak berpihak pada kepentingan rakyat, tergolong perbuatan melawan hukum, memberi keistimewaan pada koruptor uang rakyat dan pengemplang pajak.

Rachma menyebut pemerintah melakukan akal-akalan. Caranya dengan membuat aturan jika tax amnesty tidak berhasil mencapai target Rp 160 triliun untuk APBN, maka pemerintah dapat membuat utang maksimum 60 persen dari nilai PDB (produk domestik bruto) dengan cara menerbitkan SUN (surat utang negara) dan SBN (surat berharga negara).

"Artinya, keluar mulut buaya masuk ke mulut singa, utang lagi dan lagi-lagi para bandit berpesta-pora memburu kembali obligasi fiktif jadi obligor hitam, lingkaran setan, uang jin dimakan setan," lontar Rachma. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Ramos-Horta Puji Toleransi dan Ketangguhan Rakyat Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:17

Polisi Konfirmasi Korban Tewas saat Demo DPR Seorang Pedagang Cermin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:10

Aturan Turunan UU DKJ Harus Rampung Sebelum Keppres IKN Terbit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:09

Astra Sudah Jangkau 35.726 Warga Lewat 7 Posko Gempa NTT

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:04

Penanganan Karhutla di Riau Jadi Contoh yang Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:01

Budi Arie Pasang Badan Cuci Nama Jokowi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:00

Peluncuran Wajah Baru RS Tria Dipa, Hadirkan Teknologi Medis Teranyar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:57

BI: Daripada Kredit, Mayoritas Bank Parkir Likuiditas di Surat Berharga

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

LPJ Diterima, Gus Yahya Akui Tak Sempurna Pimpin PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Merembet ke Dinas Pendidikan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya