Kok Ahok Baru Sekarang Teriak-teriak Soal Lahan Cengkareng?

Reaksi keras Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purmama (Ahok) menyikapi dugaan korupsi dalam pembelian lahan di Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat, menuai kritik.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman, heran Ahok baru teriak-teriak pasca audit BPK keluar.

"Kenapa gak saat ada yang melaporkan gratitifikasi senilai Rp10 miliar itu," kata Prabowo Soenirman, seperti diberitakan RMOLJakarta.com, Jumat (15/7).

Sebagai pimpinan, kata dia, seharusnya Ahok wajib curiga dengan pengembalian uang gratifikasi yang dilakukan anak buahnya di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI ke KPK.

Terkait kasus ini, Ahok kemarin menjalani pemeriksaan penyidik Bareskrim. Sekadar diketahui, tanah di Cengkareng Barat yang dibeli Pemprov DKI digunakan untuk pembangunan rusun. Tanah dibeli dari Toety Noelar Soekarno oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI senilai Rp 648 miliar.

Berdasarkan hasil audit BPK, belakangan diketahui tanah tersebut milik Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan DKI.

Namun Toeti sudah terlebih dahulu melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dengan tudingan bahwa Pemprov DKI Jakarta memalsukan surat kepemilikan lahan.

Adapun dalam laporan polisi Toeti ke Bareskrim, Toeti mencatatkan nama Heru Budi Hartono Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI serta Kepala DKPKP, Darjamuni sebagai terlapor.

Toeti, mempersoalkan penerbitan surat yang dilakukan Heru untuk Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI dengan Nomor 1790/-076.2 tentang lahan yang direncanakan untuk pembangunan rumah susun seluas 46 hektar dengan tiga sertifikat hak milik (SHM) yang terletak di Kelurahan Cengkareng Barat yang diklaim sebagai milik DKPKP. [sam]