Di tengah isu reshuffle kian memanas. dikabarkan Presiden Jokowi sudah menemui Ketum PDIPMegawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Selasa (12/7) malam. Namun, PDIP memastikan bosnya belum bicara soal reshuffle dengan Jokowi.
Kabar Jokowi menyambangi rumah Mega disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Kata dia, Jokowi menemui Mega dalam rangka silaturahmi Lebaran. "Iya ketemu untuk Syawalan, mohon maaf lahir batin," kata Pratikno kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin.
Kata Pratikno, Jokowi datang ke kediaman Mega sendirian. Apa untuk membahas reshuffle? "Enggak ada, biasa. Enggak ada bahas reshuffle," ungkapnya.
Sementara itu, Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga menyampaikan bahwa belum ada pertemuan antara Jokowi dan Mega. "Sepengetahuan saya sampai saat ini belum ada pertemuan tersebut. Lagi pula Bu Mega sedang di luar kota," kata Eriko, saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.
Dia juga menilai Jokowi dan Mega belum bicara soal reshuffle. Karena, jika merujuk pada reshuffle jilid I, lanjut Eriko, sebelum merombak kabinet, Jokowi memang lebih dulu menemui para ketua parpol yang berada dalam koalisi Indonesia hebat (KIH). Termasuk menemui Megawati.
Meski sekarang KIH sudah tidak ada, tapi Presiden pasti mengadakan pertemuan dulu dengan para ketum parpol pendukung pemerintah. Karena mungkin ada partai yang berkenan dan tidak menterinya kena reshuffle.
"Jadi paling tidak dikomunikasikan. Nah, sampai sampai sekarang belum ada pertemua itu," ujarnya.
Soal reshuffle, Eriko menyampaikan bahwa partainya menyerahkan keputusan itu kepada presiden. "Kami sudah mengusung, mendukung, dan memperjuangkan dan memberikan hak sepenuhnya untuk menentukan komposisi tersebut," lanjut Eriko.
Apa khawatir dengan merapatnya PAN dan Golkar sebagai partai pendukung pemerintah akan mengambil jatah menteri PDIP? Eriko sekali lagi mengatakan menyerahkan keputusan itu kepada Jokowi. Dia bilang secara positif menghargai peran yang dilakukan Golkar dan PAN. Menteri mana yang mesti direshuffle? Dia bilang, Presiden pasti lebih mengetahui kinerja para menterinya. "Kita meyakini apa yang diputuskan presiden itu yang terbaik," ucapnya.
Hanya saja, kata Eriko, dari diskusi dengan parpol pendukung pemerintah, ada keinginan agar jika reshuffle benar dilaksanakan Jokowi cukup mengganti menteri yang non-parpol alias dari jalur profesional. Artinya jatah kursi menteri untuk profesional diusulkan untuk dikurangi.
"Beberapa teman bicara, karena sekarang lebih banyak mayoritas profesional (non-parpol), kenapa nggak diseimbangkan (komposisinya)," ujarnya.
Komposisi Kabinet Kerja sekarang memang lebih banyak diisi dari kalangan profesional. Sebagaimana dengan janji Jokowi di masa pilpres. Kira-kira perbandingannya adalah 20 banding 14 orang.
Senada disampaikan PPP. Dia bilang, untuk menjaga soliditas dukungan kepada pemerintah, reshuffle tidak menyasar kursi menteri asal parpol. Walaupun sebetulnya sulit mendefinisikan menteri asal parpol dan non-parpol.
"Menteri dari parpol itu bisa pengurus atau profesional yang ada di parpol, atau menteri yang direkomendasikan parpol," ucap Arsul.
Politikus PKB Jazilul Fawaid juga menyerahkan rencana reshuffle itu kepada presiden, entah mau mengganti menteri asal parpol atau non parpol. Tapi dia justru menilai belum tepat dilakukan reshuffle karena suasana sedang kondusif.
Isu reshuffle memberi efek pskilogis tak baik bagi para menteri. Mereka jadi tidak fokus kerja. "Mereka menebak-nebak apakah saya akan direshuffle?," ujarnya.
Pakar politik dari Unpad Prof Asep Warlan Yusuf mengatakan, sebelum merombak kabinet Jokowi sebaiknya mengevaluasi dulu kinerja anak buahnya. Tujuannya, agar keputusan merombak kabinet lebih objektif dan rasional.
Bagaimana cara mengevaluasi? Selain kinerja para menteri dari catatan sendiri dan laporan Wapres, Presiden juga disarankan mengkomunikasikan dengan parpol pendukung pemerintah.
"Jika ada irisan dari tiga laporan itu, artinya memang ada yang tidak beres dengan menteri yang bersangkutan. Jika tidak ada, Jokowi bisa mempertahankan para menterinya," ucapnya.
Pengamat politik dari LIPI DR Siti Zuhro mengatakan, setiap isu reshuffle akan menimbulkan prokontra, baik di kalangan partai politik maupun publik itu sendiri.
"Parpol akan setuju kalau itu menguntungkan dirinya. Sebaliknya, parpol akan menolak kalau itu mengancam dirinya. Respons tersebut lumrah saja," ujarnya. Yang perlu dipahami, lanjut Siti, alasan reshufle harus berdasar kinerja menteri. "Jika Jokowi mengganti menteri yang kinerjanya memble akan menaikkan kepercayaan publik," pungkasnya. ***
