Berita

Bisnis

DEN Belum Sikapi Resmi Holding Energi

KAMIS, 14 JULI 2016 | 19:14 WIB | LAPORAN:

Dewan Energi Nasional (DEN) memastikan belum memberikan sikap resmi atas rencana pembentukan holding BUMN Energi, terkait maraknya pemberitaan selama ini.

Anggota DEN Andang Bachtiar menjelaskan, pernyataan Tumiran sesama anggota DEN yang dimuat berbagai media selama ini bukan sikap resmi DEN. Menurutnya, sejak Sidang Paripurna DEN ke-III bersama Ketua DEN Presiden Joko Widodo 22 Juni lalu belum ada lagi rapat anggota yang membahas apalagi mengeluarkan pernyataan resmi tentang permasalahan energi strategis.

"Termasuk tentang holding BUMN bidang energi," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/7).


Menurut Andang, setiap anggota DEN secara pribadi boleh saja memberi masukan atau mengkritisi seputar energi Indonesia. Namun, DEN tentu saja tidak bisa menolak apalagi bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Dalam konteks inilah, dia mengimbau media massa tidak memutarbalikkan fakta tersebut. Apalagi, Tumiran pernah mengatakan tidak pernah menyebut pernyatannya kpada media sebagai kesimpulan DEN.

"Dia mengatakan kepada saya bahwa medianya yang melintir-melintir," jelas Andang.

Sementara itu, Tumiran sendiri mengaku bahwa pernyataannya di media massa sama sekali bukan sikap resmi DEN.

"Itu bukan sikap DEN. Karena sikap DEN bersifat kolegial yang harus diputuskan melalui rapat," ujarnya.

Tumiran bahkan heran dengan masifnya pemberitaan yang memuat pernyataannya soal rencana pembentukan BUMN energi. Apalagi, dia merasa hanya satu kali diwawancarai sebuah media online bulan lalu. Memang, dirinya pernah menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Namun, diakui bahwa pernyataan yang disampaikannya dalam diskusi sangat biasa. Jauh berbeda dengan yang dimuat di media massa yang justru terkesan sangat bombastis.

Selain itu, menurutnya, tidak semua yang dimuat di media adalah benar. Selain terdapat pernyataannya yang dikutip secara tidak utuh oleh media, ada juga yang sama sekali bukan pernyataan Tumiran namun ditulis seakan-akan merupakan pendapatnya. Misalnya saja pernyataan soal holding BUMN energi akan menguntungkan trader gas.

"Saya tidak tahu, itu bukan pernyataan saya. Saya juga tidak tahu siapa yang memutarbalikkan itu," urainya.

Itu sebabnya, Tumiran merasa seolah-olah terdapat grand design yakni kepentingan yang menunggangi media massa dengan memanfaatkan dirinya sebagai anggota DEN.

Tumiran pun meluruskan bahwa dirinya bukan tidak mendukung apalagi menolak holding BUMN energi. Hanya saja, memang perlu dipersiapkan dengan baik dan kehati-hatian. Misalnya dengan membenahi terlebih dahulu tata kelola migas. Selain itu, mengacu pada Undang-Undang Energi, seharusnya gas harus menjadi modal pembangunan nasional. Artinya dengan orientasi ekspor dikurangi, pendistribusian untuk kepentingan masyarakat, hilirisasi harus berjalan optimal, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

"Saya hanya mengingatkan bahwa pembentukan holding harus mendukung energi menjadi modal pembangunan. Itu yang saya maksud dengan kehati-hatian," jelasnya. [wah] 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya