Partai Keadilan Sejahtera (PKS mendesak pemerintah untuk mengambil jalan negosiasi bukan bertransaksi atau membayar uang tebusan untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok separatis Abu Sayyaf.
"Pemerintah harus membuktikan bahwa pembebasan WNI selama ini dilakukan karena pendekatan diplomasi dan ditempuh dengan negosiasi, bukan transaksi. Negosiasi bukan hanya dengan kelompok Abu Sayyaf namun juga dengan pemerintah Filipina agar lebih serius," jelas politisi PKS Rofi Munawar di Jakarta, Kamis (14/7).
Dia mengatakan, berulangnya penculikan terhadap WNI yang menjadi anak buah kapal (ABK) menjadi bukti pemerintah belum serius dalam proses negosiasi dan meningkatkan kerja sama strategis. Baik dengan pemerintah Filipina maupun Malaysia. Pemerintah, terkesan bertindak reaktif terhadap berbagai kasus penculikan, serta menyelesaikan secara parsial dan per kejadian.
"Kelompok Abu Sayyaf yang menculik WNI dalam tindakannya pasti punya motif dan proyeksi. Selain untuk menciptakan gangguan kemamanan di perairan, mereka juga menjadikan potensi ekonomi dari setiap proses penyanderaan," beber Rofi.
Di sisi lain, Rofi yang juga wakil ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengapresiasi sikap tegas Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang siap melakukan operasi militer terencana untuk melakukan pembebasan sandera. TNI dipercaya mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik.
Pekan lalu, tiga WNI yang berasal dari Provinsi NTT diculik Abu Sayyaf saat berlayar di perairan Malaysia. Ketiganya atas nama Emanuel Arakian Marang, Laurens Lagadoni Koten, dan Theodorus Kopong. Selain ketiganya, tujuh WNI masih berada di tangan Abu Sayyaf setelah diculik saat berlayar di perairan Sulu, Filipina Selatan sebelumnya. Sepuluh WNI ABK kapal tunda Brahma 12 pun pernah disandera dan dibebaskan pada awal Mei 2016. Selain itu, empat ABK kapal tunda Henry juga disandera kelompok yang sama. Keempatnya dibebaskan pada pertengahan Mei 2016.
[wah]
