Berita

ilustrasi/net

Pertahanan

Bangun Pangkalan Militer, Satu Dari Empat Langkah Strategis Bangun Natuna

RABU, 13 JULI 2016 | 15:25 WIB | LAPORAN:

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, memimpin rapat khusus membahas percepatan pembangunan Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Rizal membawa empat Deputinya dalam rapat bersama jajaran KKP untuk mengkonkretkan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia itu.

"(Natuna) potensinya besar. Dengan langkah-langkah yang kita rumuskan, kita berharap integritas kedaulatan negara Republik Indonesia di kawasan Natuna semakin kuat," ujar Rizal di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (13/7).


Wilayah Perairan Natuna telah diakui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) sebagai bagian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Karena itu pemerintah ingin membangun program yang konkret agar integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia semakin kuat.

Pemerintah menyiapkan langkah empat langkah strategis. Satu, pemerintah mendorong pengembangan industri perikanan di Kepulauan Natuna. Lalu, mengembangkan wisata di sekitarnya, terutama di Pulau Anambas.

Ketiga, mengembangkan sektor minyak dan gas. Terakhir, membangun pangkalan militer untuk pertahanan dan keamanan di Kepulauan Natuna.

"Kami akan mendorong pengembangan industri perikanan di Kepulauan Natuna. Kedua kita ingin mengembangkan turisme. Kenapa, karena pantai  di Anambas itu indah sekali. Ketiga, wilayah Natuna itu kaya akan oil dan gas. Keempat, TNI akan memperkuat pertahanan di wilayah Natuna," jelas Rizal.

Rizal menekankan, pemerintah tidak ingin mengulang kesalahan rezim yang lama, di mana kapal-kapal pencuri ikan bebas masuk di Kepulauan Natuna. Apalagi perairan Natuna adalah perairan yang "gemuk", mengandung ikan yang melimpah. Pemerintah akan memindahkan 400 kapal tradisional di atas kapasitas 30 ton untuk bisa menangkap ikan lebih banyak di Kepulauan Natuna.

"Kami tidak ingin kembali ke rezim yang lama, di mana kapal pencuri ikan yang masuk. Kita tidak ingin kembali ke model yang lama. Kita ingin meningkatkan kapasitas nelayan nasional kita supaya mereka bisa menangkap ikan lebih banyak. Kami akan memindahkan sekitar 400 kapal ikan tradisional yang di atas 30 ton," jelas Rizal. [ald]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya