Aktivis: Jokowi Salah Reshuffle, Bisa People Power

Kondisi ekonomi dan politik Indonesia semakin mengkhawatirkan.

Banyak program Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla yang sekadar karitatif bahkan bersifat seremonial belaka.

"Pemerintah tidak menyentuh masalah pokok rakyat, yakni penciptaan lapangan kerja dan kondusifitas perburuhan, serta peningkatan produktivitas pertanian secara sistemik," ujar Jurubicara Jaringan '98, Ricky Tamba, lewat pernyataan tertulis kepada wartawan, Rabu (13/7).

Mirisnya, lanjut dia, modal asing hasil neoliberalisme yang menggempur hingga pelosok daerah makin menghancurkan ekonomi nasional.

Jaringan '98 menilai mayoritas menteri masih harus belajar keras tentang tata cara pembuatan kebijakan publik agar implementatif dan bermanfaat.

"Keputusan sering diambil spontan tak detil, serta emosional guna pencitraan. Padahal, kebijakannya justru membuat rakyat marah," kata Ricky.

Dalam perspektif kebangsaan, lanjut Ricky, pemerintah begitu tunduk pada doktrin-doktrin pasar bebas sehingga banyak gagasan yang ditujukan untuk menarik modal, tetapi mengabaikan hak konstitusi rakyat.

"Ini bukan lagi neoliberal tapi sudah ultraliberal. Semakin hari semakin jauh dari janji Nawacita dan Trisakti. Sebagai aktivis, kami bisa rasakan bahwa gejala perlawanan rakyat yang menjelma ke people power akan menjadi kenyataan," kritiknya.

Langkah mendesak yang harus dilakukan Presiden Jokowi, saran Ricky, adalah reshuffle kabinet secara cerdas, kreatif dan inovatif. Bila reshuffle masih dengan pendekatan politik transaksional, tokoh-tokoh non partai yang berintegritas dan konsisten dalam perjuangan kerakyatan akan mustahil masuk pemerintahan.

"Bila ini yang terjadi, takkan ada perubahan Kabinet Kerja, khianati janji Pilpres 2014. Hati-hati. Salah reshuffle bisa people power," pungkas Ricky. [ald]