Insubordinasi Rakyat Akan Semakin Besar

Bisa dikatakan, wibawa pemerintah sudah hilang dari muka publik. Terbukti dari banyaknya imbauan maupun instruksi pemerintah yang tidak digubris rakyat.

"Setelah perintah Jokowi agar harga daging Rp 80 ribu per kilo tidak digubris, harga daging malah makin mahal. Perintah Mendagri agar PNS tidak bolos hari pertama setelah libur Lebaran juga tidak diindahkan, enam ribu PNS tidak masuk kerja," kata politikus kawakan, Rachmawati Soekarnoputri, Selasa (12/7).

Menurut dia ada nuansa pembangkangan rakyat terhadap pemerintah. Tak hanya itu, aparatur negara sendiri sudah menganggap pemerintah tidak berwibawa.

"Ini bukti telah terjadi insubordinasi publik, bukti penguasa sekarang tidak punya wibawa terhadap aparaturnya sendiri," ungkap mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini.

Tren insubordinasi makin kuat seiring kebijakan pemerintah yang kian hanya menguntungkan orang-orang kaya dan koruptor kelas kakap.

"Tren pembangkangan akan makin marak manakala undang-undang tax amnesty tetap diberlakukan bagi obligor hitam pengemplang pajak, publik akan tunda bayar pajak apabila diperlakukan tidak adil," ucap putri Bung Karno ini.
 
Rachma tidak bosan mengingatkan lagi bahwa mega skandal korupsi BLBI yang tidak diusut dan UU Tax Amnesty punya kepentingan sama, yaitu melindungi barisan koruptor kakap.

Ia menilai rezim ini punya skenario menggaet uang koruptor dengan tax amnesty. Tetapi di sisi lain Wapres Jusuf Kalla lantang mengatakan BLBI menyengsarakan rakyat seumur hidup.

"Dua pejabat beda omongan alias mencla mencle, pantas rakyat sudah hilang kepercayaan dan akan terjadi pembangkangan," pungkasnya. [ald]