DPR: Pemerintah Lupa Menata Infrastruktur Setelah Brexit

Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) serta Korlantas Mabes Polri harus bertanggung jawab atas kemacetan parah yang terjadi di pintu tol Brebes Timur atau Brebes Exit (Brexit) selama arus mudik.

Menurut Anggota Komisi V DPR RI, Nizar Zahro, kemacetan yang berakibat jatuhnya 17 korban nyawa pemudik itu berlatar belakang permasalahan yang sangat rumit.

"Kejadian kemarin itu sangat kompleks. Satu sisi masyarakat mempunyai harapan tinggi diresmikannya Tol Cipali, dan semua ingin merasakan dan menikmati kecepatan Tol Cikampek-Jakarta ke Jateng khususnya Brebes," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah mengabaikan fakta infrastruktur jalur arteri setelah Brexit belum tertata rapi.

"Setelah Tol Exit Brebes itu ada persimpangan jalan pertemuan antara jalur utara dengan jalur selatan, sehingga titik kumpulnya di situ," beber politikus Gerindra itu.

Hal tersebut diperparah dengan banyaknya fasilitas yang turut memperparah kemacetan. Misalnya, banyak SPBU dan lampu merah menuju Kota Brebes.

"Tapi tidak ada Polri atau tim di lapangan untuk mengalihkan ke Brebes Barat di pintu keluar tol, padahal di Brebes Barat itu lengang," jelasnya.

Karena itu ia meminta Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) serta Korlantas Mabes Polri bertanggung jawab dan tidak boleh saling menyalahkan. [ald]