Pembangunan Tidak Prioritaskan Hal Fundamental, Jokowi Akan Jatuh

Presiden Joko Widodo dinilai gagal membuat prioritas dalam proyek pembangunannya. Kelemahan tersebut menjadi batu sandungan yang membuat Presiden "jatuh".

"Jokowi seharusnya memprioritaskan perubahan yang paling fundamental, yaitu sistem dan manusia-manusianya," kata Kooordinator Perjuangan Kekuatan Rakyat, Yudi Syamhudi Suyuti, dalam keterangan tertulis.

Sistem ini menyangkut yang tertulis atau tidak tertulis, dan harus terdiri dari tiga unsur, yaitu struktural, sosial, kultural. Dasar dan puncaknya adalah rakyat. Karena rakyatlah pemilik negara, sehingga kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat.

Kenyataannya, saat ini Jokowi memprioritaskan infrastruktur yang pada niatnya baik, tetapi waktunya tidak tepat. Seharusnya Jokowi prioritaskan infrastruktur yang sesuai kebutuhan mendesak.

Ia menegaskan bahwa perubahan sistem dibutuhkan untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan. Sekarang kesenjangan yang terjadi di masyarakat dipicu lemahnya law enforcement, tidak ada penguatan ekonomi untuk rakyat dan pendidikan masih jauh dari standar.

Dalam masalah penguatan ekonomi dan persoalan agraria yang menjadi tanggung jawab Jokowi, justru tidak berpihak pada rakyat. Sistem agraria ini sudah tertulis di Pasal 33 UUD 45 dan UU PA 5/1960, tetapi tidak diterapkan. Artinya, perlu diadakan perubahan fundamental karena masalah agraria ini salah satu contoh produk sistem negara yang berhubungan dengan struktural, sosial dan kultural.

"Masih banyak tindakan pemerintah yang mengakibatkan rakyat di ambang kehancuran. Ini lebih bahaya dibandingkan kehancuran negara," katanya.

Dalam kondisi pemerintahan Jokowi yang sangat kritis dengan keadaan defisit anggaran yang menuju angka 3 persen, Jokowi tidak mampu melakukan hal prinsip seperti menegakkan keadilan yang seharusnya menjadi tanggung jawab utama seorang pemimpin.

"Jika pada akhirnya angka defisit 3 persen terjadi dan Jokowi terpaksa jatuh, hal itu bukan karena siapa-siapa. Melainkan karena Jokowi sendiri yang tidak mampu membuat skala prioritas dalam meja kekuasaannya yang diamanatkan rakyat," ungkap Yudi. [ald]