Berita

ilustrasi/net

Politik

Pemerintah Bersalah Anggap Remeh Tragedi Brexit

JUMAT, 08 JULI 2016 | 10:39 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Peristiwa kemacetan ekstrem di gerbang tol Brebes Timur atau kini disebut "tragedi Brexit" adalah cermin ketidakhadiran negara dalam merumuskan langkah-langkah preventif atas urusan rakyat banyak.
 
Tragedi Brexit mengisi halaman terkhir Ramadhan tahun 2016 yang memakan korban jiwa sebanyak 12 orang, salah satunya bayi usia setahun. Kebanyakan korban mengeluh kelelahan, pusing, mual hingga pingsan sebelum akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan mudik.

Ketua Bidang Sosial Politik Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI, Razikin Juraid, menegaskan bahwa tragedi itu menggambarkan negara tidak tanggap dan abai terhadap kesulitan rakyat.


"Dengan segala kerumitannya, peristiwa Brexit seharusnya tidak perlu terjadi apalagi memakan korban jiwa. Pada konteks abainya negara tersebut saya menyebut kejadian itu dengan sebutan Brexit Teror atau dapat juga disebutkan teror negara alias state terror," kata Razikin, Jumat (8/7).
 
Ia menyesali pemerintah lebih serius menanggapi peristiwa bom bunuh diri yang menewaskan seorang pelakunya ketimbang merespons "Brexit Terror” yang hingga Selasa lalu sudah memakan nyawa 12 pemudik.

"Kami sangat menyesalkan sikap pemerintah yang terkesan menganggap remeh perisitiwa Brexit Tol. Sebaiknya pemerintah harus berani meminta maaf dan mengakui jika itu adalah kelalaian, karena mudik itu adalah rutinitas tahunan yang dapat diprediksi jauh-jauh hari sebelumnya," ucap Razikin.

Sebaiknya pemerintah tidak sibuk berdalih atau merumuskan berbagai macam alasan untuk menghindar, seolah-olah pemerintah tidak salah.

"Sangat jelas dalam hal ini pemerintah bersalah dan harus bertanggung jawab dan minta maaf. Dua belas orang meninggal itu akibat kelalaian pemerintah," tegasnya. [ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya