Pemprov DKI Jakarta melalui Wakil Gubernur Djarot Syaiful Hidayat melarang warga melakukan pawai takbir keliling pada malam Idul Fitri 1437 Hijriyah. Bahkan, Djarot mengancam jika polisi akan menindak tegas masyarakat yang menggelar takbir keliling ibu kota.
Menanggapi larangan tersebut, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai yang berazaskan Islam turut menyayangkan.
"Banyak sekali kata-kata menghasut dan menebar kebencian di masyarakat yang justru muncul dari pemerintah," ucap Wakil Sekjen PPP Sudarto kepada wartawan, Senin (4/7).
"Menghasut yang tidak puasa untuk tak menghormati yang berpuasa, lalu melarang takbiran. Kenapa tidak sekalian melarang adzan, siapa yang dibodohi," sindirnya.
Sudarto menjelaskan, pernyataan pemerintah maupun Pemprov DKI agar warga dapat menghormati yang tidak puasa atau menghormati yang tidak takbiran berpretensi menghasut, menebar kebencian. Hal yang dapat mengakibatkan permusuhan di kalangan umat beragama.
"Mereka gampang mengatakan umat Islam jangan terpancing. Saya bilang sesekali boleh juga kok umat Islam terpancing agar berpikir satu juta kali sebelum memancing," bebernya.
Menurutnya, takbir keliling untuk menyambut Idul Fitri hanya dilakukan satu tahun sekali, bukan digelar setiap malam.
"Mungkin kepanasan kalau dengar takbir 'Allaahu Akbar, Allaahu Akbar Allaahu Akbar'. Baru petasan, bagaimana meriam karbit yang diletupkan dengan gema takbir berkumandang seperti Jakarta masa silam," jelas Sudarto.
Menggelar takbiran sepanjang malam sama seperti umat Hindu yang memilih berdiam diri di Hari Nyepi. Ritual itu selama ini tidak pernah ada yang mengusik atau menjahili.
"Takbiran adalah cara kami menyambut Hari Kemenangan ini tradisi yang hidup dan harusnya bisa diolah menjadi agenda wisata tahunan, bukan malah takbiran dimatikan dengan beragam dalih. Mematikan takbiran di Jakarta, daerah lain akan menghidupkannya bahkan lebih meriah. Pak Djarot mungkin telah lupa bahwa dia tumbuh dalam tradisi takbiran keliling dan petasan di kampungnya," sindir Sudarto.
Lebih jauh, dia menyatakan Wagub Djarot tidak main ancam dengan membawa polisi untuk melarang warga yang takbir keliling. Hal itu justru menghilangkan wibawa pemerintah karena takut kebijakannya yang melanggar tradisi kearifan lokal itu tidak ditaati warga.
"Dipikir takbiran itu sama kayak judi. Ada-ada saja Djarot ini. Bila misa di Malam Natal dijaga polisi dan Ansor seharusnya takbiran keliling juga dijaga polisi dan Ansor. Kritik itu harus ada solusi. Melarang itu juga harus ada solusi," ucap Darto.
Untuk itu, partai Kabah akan tetap menyemarakkan malam takbiran dengan menggelar kegiatan bertema 'PPP Bertakbir, Menyambut Kemenangan' pada Selasa malam (5/7) mulai pukul 19.00 WIB, diawali dari di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng.
"Kami mengundang seluruh warga, khususnya pak gubernur (Ahok) dan wagub (Djarot) untuk hadir menabuh bedug dan menggemakan syiar Islam dengan seagung-agungnya. Para pejabat yang alergi budaya dan tradisi Islam harus mencoba ikut takbiran keliling dan mukul bedug," jelasnya.
"Marah dan amuk itu negatif, bisa mukul bedug sekencang-kencangnya hingga energi marah tersalurkan lalu muncul energi positif. Kalau sudah energi positif menguasai, hati tentram tidak rusuh. Pikiran terang tidak kusut semrawut seperti jalanan Jakarta," pungkas Sudarto.
[wah]
