Kemenag Tidak Persoalkan Perbedaan Penetapan 1 Syawal

Kementerian Agama tidak mempersoalkan adanya perbedaan pandangan dalam penetapan 1 Syawal 1437 Hijriyah.

Namun, menurut Dirjen Bimas Islam Kemenag Muhammadiyah Amin, untuk penetapan awal Ramadhan, awal Syawal, dan 10 Dzulhijah harus melalui wukuf Arafah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah.

"Jadi, siapa yang mau melaksanakan (berbeda) ya silakan saja, kita tidak akan melarang," ujarnya usai sidang Isbat penetapan 1 Syawal di kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Senin malam (4/7).

Amin mengatakan, penetapan 1 Syawal melalui sidang Isbat tidak hanya melibatkan Kemenag dan MUI saja. Termasuk juga melibatkan sejumlah ormas Islam di Indonesia.

"Masyarakat bisa memilih dan memilah. Yang ikut hasil sidang Isbat silahkan ikuti saja. Ada yang tidak sesuai, monggo silahkan saja," paparnya.

Amin menilai, keragaman budaya Nusantara juga ikut mendorong terjadinya perbedaan penetapan 1 Syawal.

"Hak keberagaman orang kan beda-beda. Silahkan ikuti adat istiadatnya bagi masyarakat yang sudah melaksanakan 1 Syawal," jelasnya.

Diketahui, jamaah Tarekat Naqsabandiyah di Kelurahan Binuang, Kota Padang, Sumatera Barat, telah merayakan Idul Fitri Senin ini. Mereka juga telah melaksanakan malam takbiran menyambut 1 Syawal 1437 Hijriyah di Mushalla Baitul Makmur dan lingkungan sekitar malam kemarin.

Kemenag sendiri menetapan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Rabu 6 Juli 2016. Hal itu hasil keputusan sidang Isbat berdasarkan pemantauan rukyat hilal. [wah]