SETELAH Ahok membongkar Jokowi sebagai presiden dukungan Podomoro Group, dengan meng-upload pembicaraan terbatasnya ke Youtube, berbagai pihak menjadi gerah. Hal ini menyangkut isu sensitif, yakni etika politik. Apakah boleh Presiden itu hasil dukungan raksasa bisnis?
Hal seperti ini, saat ini, juga sedang panas di Amerika. Yakni, hubungan Obama dan Google. Meski awalnya terkesan ditutup-tutupi, akhirnya kedekatan Obama dan Google sudah menjadi bahan olok-olokan publik. FTC (Federal Trade Commission) menemukan pelanggaran Sherman Anti Trust Act, sebuah kejahatan bisnis, ketika saat bersamaan pimpinan Google begitu akrab dengan Obama.
Pengungkapan skandal ini terjadi karena upaya keras kelompok-kelompok Whatchdog menekan secara publik agar FTC sungguh-sungguh membuka hal ini. Sebab, masyarakat Amerika penasaran tentang seringnya pertemuan, yang semula rahasia, antara pimpinan Google dengan Obama di Istana.
The Campaign for Accountability and the Intercept, seperti dilaporkan
The UK Daily Mail, 25 April lalu, membongkar telah terjadi 169 pegawai Google bertemu dengan 182 pejabat pemerintah di istana Gedung Putih. Pertemuan tersebut berlangsung 427 kali sejak 2009 ssampai dengan Oktober 2015.
Berbeda dengan di Amerika, rahasia kedekatan perusahaan besar dengan Presiden di Indonesia, tidak perlu dibongkar oleh lawan lawan politik Jokowi, maupun kelompok
civil society. Kedekatan ini malah diungkapkan sendiri oleh orang kepercayaan presiden, yakni Ahok. Intinya Ahok mengatakan: "tanpa bantuan Podomoro, Jokowi tidak akan jadi presiden".
Nasib Obama dan Jokowi tentu mirip dalam konteks ini: pelanggaran etika politik. Obama dikecam karena pernyataannya dalam kampanye dahulu, "the days of sweetheart deals for Halliburton will be over when I'am in the White House". Sebuah janji mengakhiri the corporate cronyism.
Jokowi juga demikian. Dalam kampanyenya menunjukkan kedekatannya kepada pedagang kaki lima, buruh, dan lain-lain sebagai simbol perubahan dari rezim SBY yang kesannya elitis, ke arah rezim "wong cilik", dan semangat gotong royong.
Etika PolitikEtika politik merupakan isu sensitif di negara negara maju dan demokrasi. Hal ini menyangkut pelaku politik negara maupun kebijakannya. Di Amerika, terkadang etika politik ini bukan hanya menyasar urusan publik, yang terkait dengan jabatan publik seseorang, tapi juga sering melibatkan isu privat mereka.
Dalam urusan publik, kasus kedekatan sebuah perusahan besar, seperi Google dengan Obama atau Halliburton dengan Goerge Bush, dianggap melanggar etika politik. Kasus Hillary Clinton menggunakan akun email pribadi dalam urusan publik juga dianggap pelanggaran etika. Begitu pula kasus "oral sex" pegawai magang Lewinsky terhadap presiden Clinton dahulu, dianggap melanggar etika.
Lalu apakah itu etika politik?
Etika politik adalah sebuah standar menjalankan moral politik. Standar ini menjadi acuan bagi pihak pihak yang berpolitik. Etika ini merefleksikan moral politik yang dianut.
Moral politik secara teoritis terbagi dalam dua mazhab. Pertama adalah mazhab idealis. Dan kedua, mazhab realis. Mazhab idealis adalah yang secara tradisional mengetengahkan pentingnya menjalankan nilai nilai kebaikan dalam urusan publik. Basisnya adalah rasionalitas, moralitas dan altruism.
Sedangkan mazhab realisme menolak sentimen moral dalam hal kekuasaan. Machiavelli, Hobbes dan Thucydides adalah pionir mazhab realis ini. Mereka mengetengahkan bahwa "egoistik" dan "self-interest" adalah prioritas.
Menurut pandangan realistis, "Consideration of right and wrong have "never turner people aside from the opportunities if aggrandizement offered by superior strenght"". Machiavelli mengetengahkan pentingnya "the effectual truth" bukan "truth" itu sendiri. Dia juga menggantikan kata "virtue" (justice atau self restraint) dengan "vigor" or "ability"
Sampai saat ini di negara negara maju politik menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan, atau dikenal cara Machiavelis, dianggap sebuah kejahatan. Negara dan pemerintahan dibangun untuk tujuan tujuan baik. Cara yang dibolehkan juga harus cara yang baik.
Kedekatan pemimpin negara dan pemerintahannya dengan perusahan raksasa dianggap sebuah penyimpangan. Meskipun diklaim bahwa perusahaan itu membantu kemudahan-kemudahan negara/pemerintah dalam menjalankan misinya, tetap saja situasi itu memungkinkan perusahan mengatur regulasi yang bersifat asimetris dan melukai kelompok perusahaan lain serta merugikan masyarakat luas.
Ahok dan Reklamasi
Peng-upload-an pernyataan Ahok ke
Youtube: Jokowi Presiden dukungan Podomoro, terjadi persis saat menjelang tim evaluasi reklamasi menyampaikan hasil . Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, yang menyangkut dua hal. Pertama, benarkah isi pernyataan tersebut? Kedua, kenapa Pemda DKI Jakarta baru meng-
upload nya saat ini?
Pertanyaan pertama ini sudah dibantah beberapa petinggi PDIP, seperti Arteri Dahlan, Gembong Warsono dan Eva Sundari. Menurut mereka Ahok merendahkan Jokowi dan didorong situasi panik dalam mengeluarkan isu ini ke publik. Merendahkan karena menurut PDIP, yang mengusung Jokowi, bahwa Jokowi jadi presiden karena semangat gotong royong dan kerja berkeringat. Sebagai partai "wong cilik", mereka menegasikan adanya peran pengusaha properti menjadikan Jokowi presiden.
Namun, pernyataan bantahan Jokowi sendiri tidak ada sampai saat ini. Padahal Jokowi dalam berbagai kesempatan menunjukkan bahwa Ahok adalah orang kepercayaannya. Hal ini menyisakan kebingungan publik, mana yang benar?
Beberapa tahun lalu, terkait Podomoro dan "skandal tanah BMW", mantan Wagub DKI, Prijanto, meyakini adanya keganjilan hubungan Podomoro dan Jokowi, Gubernur DKI, saat itu. Menurutnya, sikap Jokowi yang mengakui "tanah tanah sertifikat aspal" serahan Podomoro ke pemda DKI, sangat mencurigakan. Sebab, sebagai mantan orang kedua di DKI, Prijanto tahu bahwa "tanah BMW" tersebut sebuah skandal, sebuah kejahatan, yang sudah dilaporkan dia ke Jokowi, Ahok dan ke KPK.
Mengapa Jokowi terkesan membela Podomoro dalam hal "tanah BMW"? Mengapa Jokowi tidak membantah pernyataan Ahok? Ini dua hal penting yang perlu mendorong adanya tim independen memeriksa pernyataan Ahok terkait dukungan Podomoro tersebut.
Pentingnya klarifikasi ini untuk memastikan berlangsungnya suatu politik yang beretika dan bermoral.
Lalu, dalam merespon pertanyaan kedua, tentang "timing" peng upload an isu ini ke Youtube, perlu kita lihat kaitannya dengan isu reklamasi.
Penyampaian hasil evaluasi reklamasi, khususnya teluk Jakarta, tim yang dipimpin menko maritim Rizal Ramli menyampaikannya beberapa hari lalu. Pemda DKI sebagai anggota tim, tentu mengetahui hasil kesimpulan tim, terutama, direkomendasikannya pulau G, milik anak usaha Podomoro, dihentikan selamanya.
Informasi ini disambut oleh Ahok dalam situasi sebagai berikut, pertama, seperti pandangan Gembong, pimpinan PDIP, bahwa Ahok panik atas hasil kajian tim ini. Atau, kedua, sebuah kemungkinan lainnya, Ahok menantang Jokowi dalam skenario "zero sum game", dengan ancaman membuka keterkaitan Jokowi dan Podomoro.
Namun, dari sisi etika politik, tentu saja aib kedekatan penguasa dengan raksasa bisnis properti Podomoro merupakan sisi gelap politik kita yang harus diungkap.
Apabila Ahok hanya memfitnah Jokowi, maka proses hukum harus ditegakkan. Sehingga etika politik dapat menjadi pegangan. Sebuah etika politik idealis. [***]
Penulis merupakan peneliti Asean Institute for Information and Development Studies
