Berita

Arief Poyuono/net

Politik

TAX AMNESTY

Gerindra: Imbauan Presiden Bagai Kodok Merindukan Bulan

SABTU, 02 JULI 2016 | 11:39 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mengeritik imbauan dari Presiden Joko Widodo kepada para warga negara Indonesia yang menyimpan uangnya di luar negeri.

Dalam pencanangan program pengampunan pajak di Jakarta, kemarin, Jokowi meminta para WNI itu memanfaatkan fasilitas Tax Amnesty sembari berharap kekayaan yang mereka simpan di luar negeri dibawa kembali ke Tanah Air. Jokowi juga mengaku sudah mengantongi data lengkap para WNI tajir itu.

Arief heran dengan ancaman pemerintah menggunakan fasilitas pertukaran informasi internasional yang berlaku pada 2018 jika kekayaan itu tidak dibawa kembali ke Indonesia.


"Untungnya apa, misalnya pemerintah Singapura diajak tukar informasi tentang keuangan dengan Indonesia, memangnya banyak warga Singapura yang taruh uang di Indonesia? Itu kodok merindukan bulan, mas Jokowi," kata Arief, Sabtu (2/7).  

Dia jelaskan bahwa setiap negara punya kedaulatan dan hak untuk tidak memberikan data dan informasi perbankannya kepada negara lain. Tidak ada sanksi jika negara lain tidak mau memberikan informasi keuangan yang ada di negara mereka kepada Indonesia

"Memang benar, tahun 2018 Indonesia dan beberapa negara masuk Automatic Exchange of Information (AEoI) kloter kedua termasuk Singapura. Tapi Singapura hanya akan melaksanakan AEOI dengan ketentuan tertentu," ujarnya.

Pertama, lanjutnya, Singapura meminta tingkat area aktivitas pusat jasa keuangan (financial service) yang sama antara semua pusat keuangan dunia seperti Hongkong, Swiss, Dubai dan Luxemburg untuk meminimalisasi peraturan arbitrase.

Kedua, Singapura hanya akan terlibat dalam AEoI dengan yurisdiksi yang memiliki aturan hukum yang kuat dan dapat menjamin kerahasiaan informasi yang dipertukarkan dan mencegah penggunaan yang tidak sah. Singapura juga meminta ada timbal balik dengan mitra AEoI di masa depan dalam hal informasi yang dipertukarkan .

"Mas Joko Widodo apakah negara ini ada jaminan memiliki aturan hukum yang kuat dan dapat menjamin kerahasiaan informasi yang dipertukarkan dan dijamin tidak bocor? Tolong mikir ya mas Joko," lontar Arief.

Arief katakan, semua kondisi itu diperlukan Singapura untuk menjamin kerahasian wajib pajak di Singapura serta untuk memastikan AEoI efektif dalam menanggulangi "surga" tempat menempatkan kekayaan atau melakukan aktivitas jasa keuangan. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Produk Impor Masuk Indonesia Wajib Sehat dan Halal

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:14

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Jemaah Haji Aceh Bisa Akses Ruang VIP Bandara

Selasa, 05 Mei 2026 | 01:28

Ashari Menghilang, Belum Ditangkap Polisi

Selasa, 05 Mei 2026 | 01:16

Ambulans Angkut Jenazah Hantam Truk, Dua Orang Tewas

Selasa, 05 Mei 2026 | 01:00

BPJPH dan Barantin Perkuat Pengawasan Pakan Impor Berunsur Porcine

Selasa, 05 Mei 2026 | 00:33

Purbaya Siapkan Insentif Mobil dan Motor Listrik

Selasa, 05 Mei 2026 | 00:24

Rumah di Grogol Petamburan Dilalap Api

Selasa, 05 Mei 2026 | 00:01

Penyelundupan 2,1 Kg Ganja dari Papua Nugini Digagalkan

Senin, 04 Mei 2026 | 23:35

Tiga Jam Operasional KRL Rangkasbitung Lumpuh

Senin, 04 Mei 2026 | 23:20

Selengkapnya