Berita

Arief Poyuono/net

Politik

TAX AMNESTY

Gerindra: Imbauan Presiden Bagai Kodok Merindukan Bulan

SABTU, 02 JULI 2016 | 11:39 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mengeritik imbauan dari Presiden Joko Widodo kepada para warga negara Indonesia yang menyimpan uangnya di luar negeri.

Dalam pencanangan program pengampunan pajak di Jakarta, kemarin, Jokowi meminta para WNI itu memanfaatkan fasilitas Tax Amnesty sembari berharap kekayaan yang mereka simpan di luar negeri dibawa kembali ke Tanah Air. Jokowi juga mengaku sudah mengantongi data lengkap para WNI tajir itu.

Arief heran dengan ancaman pemerintah menggunakan fasilitas pertukaran informasi internasional yang berlaku pada 2018 jika kekayaan itu tidak dibawa kembali ke Indonesia.


"Untungnya apa, misalnya pemerintah Singapura diajak tukar informasi tentang keuangan dengan Indonesia, memangnya banyak warga Singapura yang taruh uang di Indonesia? Itu kodok merindukan bulan, mas Jokowi," kata Arief, Sabtu (2/7).  

Dia jelaskan bahwa setiap negara punya kedaulatan dan hak untuk tidak memberikan data dan informasi perbankannya kepada negara lain. Tidak ada sanksi jika negara lain tidak mau memberikan informasi keuangan yang ada di negara mereka kepada Indonesia

"Memang benar, tahun 2018 Indonesia dan beberapa negara masuk Automatic Exchange of Information (AEoI) kloter kedua termasuk Singapura. Tapi Singapura hanya akan melaksanakan AEOI dengan ketentuan tertentu," ujarnya.

Pertama, lanjutnya, Singapura meminta tingkat area aktivitas pusat jasa keuangan (financial service) yang sama antara semua pusat keuangan dunia seperti Hongkong, Swiss, Dubai dan Luxemburg untuk meminimalisasi peraturan arbitrase.

Kedua, Singapura hanya akan terlibat dalam AEoI dengan yurisdiksi yang memiliki aturan hukum yang kuat dan dapat menjamin kerahasiaan informasi yang dipertukarkan dan mencegah penggunaan yang tidak sah. Singapura juga meminta ada timbal balik dengan mitra AEoI di masa depan dalam hal informasi yang dipertukarkan .

"Mas Joko Widodo apakah negara ini ada jaminan memiliki aturan hukum yang kuat dan dapat menjamin kerahasiaan informasi yang dipertukarkan dan dijamin tidak bocor? Tolong mikir ya mas Joko," lontar Arief.

Arief katakan, semua kondisi itu diperlukan Singapura untuk menjamin kerahasian wajib pajak di Singapura serta untuk memastikan AEoI efektif dalam menanggulangi "surga" tempat menempatkan kekayaan atau melakukan aktivitas jasa keuangan. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Golkar: Pengganti Adies Kadir di DPR Caleg Suara Terbanyak Berikutnya

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:18

Nasib Generasi Emas Terancam Gegara Purbaya Belum Terapkan Cukai MBDK

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:16

PAN Dukung Ambang Batas Parlemen Nol Persen dengan Fraksi Terbatas

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:10

IHSG Mulai Stabil Usai OJK Respons Peringatan MSCI Terkait Status Pasar Frontier

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:05

Amdatara Konsolidasikan Industri AMDK, Perkuat Kolaborasi dengan Pemda

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:55

41 Desa di Kabupaten Bekasi Banjir Usai Diterpa Hujan Lebat

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:53

Pesawat Jatuh di Kolombia, Seluruh Penumpang Tewas Termasuk Anggota DPR

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:51

IHSG Anjlok Dua Hari, Momentum Perbaikan Pasar Modal

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:48

Harga CPO Terkerek Lonjakan Minyak Mentah Dunia

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:45

PAN Dukung MK Hapus Ambang Batas Parlemen

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:42

Selengkapnya