Berita

Arief Poyuono/net

Politik

TAX AMNESTY

Gerindra: Imbauan Presiden Bagai Kodok Merindukan Bulan

SABTU, 02 JULI 2016 | 11:39 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mengeritik imbauan dari Presiden Joko Widodo kepada para warga negara Indonesia yang menyimpan uangnya di luar negeri.

Dalam pencanangan program pengampunan pajak di Jakarta, kemarin, Jokowi meminta para WNI itu memanfaatkan fasilitas Tax Amnesty sembari berharap kekayaan yang mereka simpan di luar negeri dibawa kembali ke Tanah Air. Jokowi juga mengaku sudah mengantongi data lengkap para WNI tajir itu.

Arief heran dengan ancaman pemerintah menggunakan fasilitas pertukaran informasi internasional yang berlaku pada 2018 jika kekayaan itu tidak dibawa kembali ke Indonesia.


"Untungnya apa, misalnya pemerintah Singapura diajak tukar informasi tentang keuangan dengan Indonesia, memangnya banyak warga Singapura yang taruh uang di Indonesia? Itu kodok merindukan bulan, mas Jokowi," kata Arief, Sabtu (2/7).  

Dia jelaskan bahwa setiap negara punya kedaulatan dan hak untuk tidak memberikan data dan informasi perbankannya kepada negara lain. Tidak ada sanksi jika negara lain tidak mau memberikan informasi keuangan yang ada di negara mereka kepada Indonesia

"Memang benar, tahun 2018 Indonesia dan beberapa negara masuk Automatic Exchange of Information (AEoI) kloter kedua termasuk Singapura. Tapi Singapura hanya akan melaksanakan AEOI dengan ketentuan tertentu," ujarnya.

Pertama, lanjutnya, Singapura meminta tingkat area aktivitas pusat jasa keuangan (financial service) yang sama antara semua pusat keuangan dunia seperti Hongkong, Swiss, Dubai dan Luxemburg untuk meminimalisasi peraturan arbitrase.

Kedua, Singapura hanya akan terlibat dalam AEoI dengan yurisdiksi yang memiliki aturan hukum yang kuat dan dapat menjamin kerahasiaan informasi yang dipertukarkan dan mencegah penggunaan yang tidak sah. Singapura juga meminta ada timbal balik dengan mitra AEoI di masa depan dalam hal informasi yang dipertukarkan .

"Mas Joko Widodo apakah negara ini ada jaminan memiliki aturan hukum yang kuat dan dapat menjamin kerahasiaan informasi yang dipertukarkan dan dijamin tidak bocor? Tolong mikir ya mas Joko," lontar Arief.

Arief katakan, semua kondisi itu diperlukan Singapura untuk menjamin kerahasian wajib pajak di Singapura serta untuk memastikan AEoI efektif dalam menanggulangi "surga" tempat menempatkan kekayaan atau melakukan aktivitas jasa keuangan. [ald]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya