Berita

Arief Poyuono/net

Politik

TAX AMNESTY

Gerindra: Imbauan Presiden Bagai Kodok Merindukan Bulan

SABTU, 02 JULI 2016 | 11:39 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mengeritik imbauan dari Presiden Joko Widodo kepada para warga negara Indonesia yang menyimpan uangnya di luar negeri.

Dalam pencanangan program pengampunan pajak di Jakarta, kemarin, Jokowi meminta para WNI itu memanfaatkan fasilitas Tax Amnesty sembari berharap kekayaan yang mereka simpan di luar negeri dibawa kembali ke Tanah Air. Jokowi juga mengaku sudah mengantongi data lengkap para WNI tajir itu.

Arief heran dengan ancaman pemerintah menggunakan fasilitas pertukaran informasi internasional yang berlaku pada 2018 jika kekayaan itu tidak dibawa kembali ke Indonesia.


"Untungnya apa, misalnya pemerintah Singapura diajak tukar informasi tentang keuangan dengan Indonesia, memangnya banyak warga Singapura yang taruh uang di Indonesia? Itu kodok merindukan bulan, mas Jokowi," kata Arief, Sabtu (2/7).  

Dia jelaskan bahwa setiap negara punya kedaulatan dan hak untuk tidak memberikan data dan informasi perbankannya kepada negara lain. Tidak ada sanksi jika negara lain tidak mau memberikan informasi keuangan yang ada di negara mereka kepada Indonesia

"Memang benar, tahun 2018 Indonesia dan beberapa negara masuk Automatic Exchange of Information (AEoI) kloter kedua termasuk Singapura. Tapi Singapura hanya akan melaksanakan AEOI dengan ketentuan tertentu," ujarnya.

Pertama, lanjutnya, Singapura meminta tingkat area aktivitas pusat jasa keuangan (financial service) yang sama antara semua pusat keuangan dunia seperti Hongkong, Swiss, Dubai dan Luxemburg untuk meminimalisasi peraturan arbitrase.

Kedua, Singapura hanya akan terlibat dalam AEoI dengan yurisdiksi yang memiliki aturan hukum yang kuat dan dapat menjamin kerahasiaan informasi yang dipertukarkan dan mencegah penggunaan yang tidak sah. Singapura juga meminta ada timbal balik dengan mitra AEoI di masa depan dalam hal informasi yang dipertukarkan .

"Mas Joko Widodo apakah negara ini ada jaminan memiliki aturan hukum yang kuat dan dapat menjamin kerahasiaan informasi yang dipertukarkan dan dijamin tidak bocor? Tolong mikir ya mas Joko," lontar Arief.

Arief katakan, semua kondisi itu diperlukan Singapura untuk menjamin kerahasian wajib pajak di Singapura serta untuk memastikan AEoI efektif dalam menanggulangi "surga" tempat menempatkan kekayaan atau melakukan aktivitas jasa keuangan. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya