Panglima TNI Harus Ikut Perangi Oligopoli Pangan

Operasi pasar saja tidak cukup untuk menekan harga daging sapi yang terus melonjak tiap jelang Ramadhan dan Lebaran. Pemerintah harus menggelar operasi intelijen untuk melawan para pemburu rente atau oligopoli pangan.

Demikian pendapat Guru Besar Ekonomi Politik Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga peneliti INDEF, Didin Damanhuri dalam diskusi bertajuk 'Harga Daging Sapi Stabil Tinggi' yang digelar oleh Bidang Juru Bicara Partai Demokrat di Jakarta, Jumat, (1/7).

"Jelang Ramadhan dan lebaran masih menghadapi tingginya harga pangan dan daging, hak asasi penduduk yang diamanatkan undang-undang hilang, ini sebuah anomali demokrasi," ujar Didin.

Diterangkan, selama ini para spekulan sudah menjelma menjadi kekuatan kartel yang mengendalikan harga pangan di Indonesia. Struktur oligopolistik sekaligus berkolaborasi dengan pihak-pihak lain sehingga terbentuk kartel yang mengatur harga.

"Ada lobi-lobi tingkat tinggi juga agar badan pangan nasional tidak terbentuk. Panglima TNI harus turun tangan juga, anggap ini perang di masa damai. Kekuatan rent seeker ini kalau sudah mengalahkan negara,  akan jadi problem pangan berkepanjangan," jelasnya.

Ia mencontohkan, harga gula di masyarakat normal, namun di pelabuhan sudah ada tawaran sejumlah metrik ton gula yang dikuasai oleh para spekulan.

Ditegaskannya, para spekulan yang menjelma menjadi kekuatan politik ekonomi dan bisa mendikte harga tak bisa dianggap remeh, harus diperhitungkan oleh negara.

"Dulu Komjen Buwas (Budi Waseso) melakukan operasi intelejen dan melakukan penangkapan para pemburu rente, mereka ini bekerja sama dengan dunia politik. Ini empiris, harga nggak bisa berubah padahal pasokan terus digenjot, harga terus tinggi, karena memang ada rent seeker yang menghendaki itu dan ini sudah semakin merajalela," papar Didin.[wid]