Berita

KASUS VAKSIN PALSU

Saat Ini Momentum Bagi Jokowi-JK Memperbaiki Kebijakan Sektor Kesehatan

SELASA, 28 JUNI 2016 | 20:00 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Terbongkarnya sindikat produsen dan distributor vaksin palsu mencemaskan publik, lebih-lebih aksi tersebut telah berlangsung selama 13 tahun tanpa pengawasan. Meski dugaan awal hanya bermotif ekonomi, bukan merupakan praktik bioterorisme, tetapi dampak yang ditimbulkan bisa mengancam masa depan generasi muda.

"Anak-anak dan balita tidak memperoleh kekebalan tubuh seperti diharapkan, sehingga rentan terkena penyakit. Bahkan anak-anak bisa terpapar kuman karena tidak sterilnya proses produksi," ungkap Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Nova Rini, (Selasa, 28/6).

Lebih lanjut dia menambahkan, lemahnya pengawasan dari Kementerian Kesehatan dan Badan POM juga dapat membangkitkan ketidakpercayaan publik terhadap praktik imunisasi atau vaksinasi. Lebih berbahaya lagi kalau orang tua tidak mau lagi anak-anaknya divaksinasi.


"Penolakan terhadap vaksinasi bisa menyebabkan generasi penerus bangsa tumbuh tanpa perlindungan kesehatan yang dibutuhkan," sambung ibu dari dua orang anak.

Karena itu dia berharap sindikat vaksin palsu tersebut dibongkar hingga tuntas dan pelaku dihukum berat. "Kalau ada oknum di rumah sakit ataupun pemerintah yang terlibat, polisi jangan segan-segan untuk menindak," tegas alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini.

PSI sebagai partai politik yang mengusung semangat anak muda dan kaum perempuan sangat concern terhadap isu kesehatan, lebih-lebih yang menyangkut perempuan dan anak-anak. "PSI tidak ingin bonus demografi yang dinikmati bangsa Indonesia alih-alih menjadi kekuatan produktif, malah jadi sakit-sakitan dan membebani bangsa,” tandas Nova.

Karena itu, menurutnya, pembongkaran jaringan vaksin palsu ini bisa menjadi momentum bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk memperbaiki kebijakan di sektor kesehatan dan produksi obat nasional. "Banyak PR yang harus dibereskan pemerintah, sehingga butuh dukungan luas dari segenap elemen," demikian Nova Rini. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Sambut Imlek

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:12

Warning Dua OTT

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:01

AS Kirim Pesawat Militer ke Greenland, Denmark Tambah Pasukan

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:41

Purbaya: Tukar Jabatan Kemenkeu-BI Wajar dan Seimbang

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:34

Sumbar Perlu Perencanaan Matang Tanggap Bencana

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:32

Stasiun MRT Harmoni Bakal Jadi Pusat Mobilitas dan Aktivitas Ekonomi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:29

Juda Agung Resign, Keponakan Prabowo Diusung Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:20

Kepala Daerah Harus Fokus Bekerja Bukan Cari Celah Korupsi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:16

Presiden Bulgaria Mundur di Tengah Krisis Politik

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:53

Bupati Pati Sudewo Cs Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:41

Selengkapnya