Federasi Serikat Pekerja (FSP BUMN) Bersatu menyiapkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas disahkannya Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.
"Dari awal kami sudah mencium bau busuk dalam pengesahan UU Tax Amnesty yang sedang dibahas oleh DPR," ujar Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono kepada wartawan di Jakata, Selasa (28/6).
Dia menjelaskan, UU Tax Amnesty merupakan cara untuk menjebak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menutup defisit Rp 273 triliun di APBN Perubahan 2016 dari pendapatan pajak.
Dengan fasilitas Tax Amnesty, para pengemplang pajak dan koruptor yang memiliki dana di dalam dan luar negeri mendapatkan pengampunan pajak dengan hanya membayar 1,5 persen dari hitungan total jumlah pajak yang diselewengkan yaitu mencapai Rp 4000 triliun .
"Tax Amnesty itu digunakan oleh para koruptor uang rakyat seperti mantan pejabat, anggota DPR dan politisi korup untuk melakukan pencucian uang hasil korupsi dengan hanya membayar 1,5 persen dari total harta yang dikorup. Dengan begitu, harta hasil korupsi tersebut jadi legal," jelas Arief.
Menurutnya, bagi wajib pajak yang benar-benar usaha dan kekayaannya dari sumber yang sah maka utang pajaknya tidak akan sampai Rp 100 triliun. Artinya, hanya akan menghasilkan pendapatan negara dari sektor pajak menggunakan UU Tax Amnesty hanya Rp 1,5 triliun.
Sedangkan, dari pengemplang pajak yang menjalankan usahanya dengan tidak sah seperti penyeludupan, illegal logging, illegal mining, illegal fishing, bisnis barang tiruan maka tidak akan mengunakan fasilitas Tax Amnesty, sebab justru akan banyak dirugikan .
"Jadi, makin jelas saja kalau nanti Jokowi akan kedodoran dalam masalah penerapan APBNP 2016. Karena ternyata hasil pendapatan pajak dari terutang pajak yang mengunakan Tax Amnesty tidak bisa banyak mengatasi defisit anggaran di tahun 2016 yang masih enam bulan lagi berjalan," demikian Arief.
[wah]
