Berita

ilustrasi/net

Politik

PILKADA JAKARTA

Tampaknya, Ahok Yang Paling Tidak Percaya Klaim 1 Juta KTP..

SENIN, 27 JUNI 2016 | 18:53 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ketua Bidang Advokasi DPP Gerindra, Habiburokhman, menolak mentah-mentah undangan Teman Ahok untuk melakukan verifikasi acak terhadap 1 juta KTP dukungan untuk Basuki Purnama alias Ahok.

"Mereka mengundang orang-orang yang meragukan klaim 1 juta KTP, termasuk saya, untuk melakukan verifikasi acak secara langsung. Mohon maaf waktu saya terlalu berharga," kata Habiburokhman lewat keterangan tertulisnya, Senin (27/6)

Menurutnya, undangan itu adalah bentuk kampanye terselubung untuk mendukung rencana Teman Ahok mengajukan Judicial Review terhadap Pasal 48 UU Pilkada yang baru.


Teman Ahok menolak UU Pilkada hasil revisi, yang mengatur verifikasi faktual dukungan kepada calon perseorangan alias non parpol dilakukan dengan metode sensus atau menemui langsung setiap pendukung calon yang sudah menyerahkan KTP.

"Logikanya kalau data tersebut benar, mengapa mereka keberatan dengan metode sensus? Metode sensus yang diatur UU Pilkada tentu jauh lebih akurat daripada metode verifikasi survei alias acak yang ditawarkan oleh Teman Ahok," ucap Habiburokhman.

Bukannya menerima undangan Teman Ahok, advokat muda ini malah memberi saran kepada kelompok itu.

Pertama, harus minta jaminan dulu kepada Ahok untuk maju lewat jalur independen, dan pastikan segera tanggal deklarasi independen tersebut.

"Bila perlu bikin kontrak politik. Saya khawatir jangan-jangan Ahok lebih tidak yakin dengan klaim KTP 1 juta tersebut daripada saya," sindirnya.

Indikasi Ahok tidak percaya akan klaim 1 juta KTP adalah ia masih terlihat sangat berharap didukung oleh parpol.

"Yang kedua, secara legal buka saja nama penyetor KTP by name by address di website mereka, biarkan rakyat mengecek apakah nama mereka dicatut atau tidak," pungkas Habiburokhman. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Produk Impor Masuk Indonesia Wajib Sehat dan Halal

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:14

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Jemaah Haji Aceh Bisa Akses Ruang VIP Bandara

Selasa, 05 Mei 2026 | 01:28

Ashari Menghilang, Belum Ditangkap Polisi

Selasa, 05 Mei 2026 | 01:16

Ambulans Angkut Jenazah Hantam Truk, Dua Orang Tewas

Selasa, 05 Mei 2026 | 01:00

BPJPH dan Barantin Perkuat Pengawasan Pakan Impor Berunsur Porcine

Selasa, 05 Mei 2026 | 00:33

Purbaya Siapkan Insentif Mobil dan Motor Listrik

Selasa, 05 Mei 2026 | 00:24

Rumah di Grogol Petamburan Dilalap Api

Selasa, 05 Mei 2026 | 00:01

Penyelundupan 2,1 Kg Ganja dari Papua Nugini Digagalkan

Senin, 04 Mei 2026 | 23:35

Tiga Jam Operasional KRL Rangkasbitung Lumpuh

Senin, 04 Mei 2026 | 23:20

Selengkapnya