Berita

foto: net

Bisnis

Tudingan Ke Telkom Group Orang Yang Lupa Sejarah

JUMAT, 24 JUNI 2016 | 00:31 WIB | LAPORAN:

. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan anak usahanya tidak pantas dituding melakukan diskiriminasi dalam berbisnis oleh pesaingnya karena menjalankan hal yang sudah menjadi best practice di industri telekomunikasi.

"Industri telekomunikasi di Indonesia sudah bersifat terbuka dan dasarnya mekanisme pasar sehingga setiap pemain mesti harus pandai mengatur strategi. Hal yang penting tetap mematuhi ketentuan perundangan dan norma yang berlaku. Saya lihat Telkom Group sudah melakukan itu semua," kata Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Kristiono di Jakarta, Kamis (23/1).

Menurutnya, hal yang wajar Telkom mendukung Telkomsel karena masih dalam satu grup. "Mengutamakan Telkomsel itu hal yang wajar dan dalam menyikapi persaingan dengan memilih mitra bisnisnya juga masih wajar. Kalau itu menyulitkan pesaing ya bisa terjadi dan lumrah terjadi. Itulah best practice di industri, jadi tidak dapat dikatakan monopoli atau unfair treatment," katanya.


Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel) Triana Mulyatsa mengatakan keunggulan Telkomsel atau Telkom dari pesaingnya sekarang karena konsisten dalam berinvestasi untuk memperluas jaringan.

"Kunci kemenangan di telekomunikasi itu coverage, capacity, dan quality service. Kenapa coverage yang pertama, karena kudu ada wilayah layanan baru bisa masuk pasar. Bicara coverage ya bangun dong backbone, backhaul, hingga akses. Masa mau bangun akses doang, terus maksa-maksa dikasih sewa," paparnya.

Dijelaskannya, untuk kawasan timur Indonesia, pesaing Telkom Group pernah memiliki kesempatan membangun backbone secara murah melalui konsorsium Palapa Ring beberapa tahun lalu. Tetapi, konsorsium itu bubar karena beranggapan investasi di daerah timur Indonesia tak layak secara ekonomi.

"Anggota konsorsium itu ada Telkom, Indosat, XL, dan lainnya. Mereka yang mundur, Telkom akhirnya bangun sendiri dan terus berlanjut untuk menjadikan Indonesia global hub. Sekarang teriak-teriak ada ketidakadilan, ini namanya lupa sejarah. Jika kalah bersaing dan tidak mampu menghadapi kompetisi sebaiknya mundur saja jangan menjadi provokator," tandasnya.

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno menegaskan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah memberikan dukungan yang sama kepada semua operator telekomunikasi untuk mengembangkan usahanya.

"Dukungan yang diberikan kepada Telkomsel dan Telkom sebagai perusahaan BUMN sejauh ini juga masih dalam batas yang wajar. Buktinya, tidak ada tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi dua perusahaan pelat merah tersebut. Kalau monopoli segala macam, apa yang mau dimonopoli?  Semua sudah sama," kata dia.

Dia menyarankan agar bisa bersaing dengan Telkom Group, pemilik Indosat menyuntikkan dana untuk membangun jaringan. "Harusnya Indosat melakukan sesuatu agar bisa berkembang," kata Harry.

Seperti diketahui, tudingan Telkom Group melakukan diskriminasi dalam berbisnis dilontarkan oleh CEO Indosat Alexander Rusli karena gagal dalam negosiasi sewa backbone di Maluku. Indosat beralasan kapasitas terbatas dan mengutamakan digunakan oleh Telkomsel. Tak hanya itu, Indosat juga menuding tak diperlakukan secara adil dalam negosiasi untuk pembukaan interkoneksi sehingga sulit bersaing di luar Jawa. [rus]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya