Berita

Nila Farid Moeloek/net

Bisnis

Presiden Harus Tegur Menteri Kesehatan

KAMIS, 23 JUNI 2016 | 10:49 WIB | LAPORAN:

Kementerian Kesehatan dinilai melawan keputusan Presiden Jokowi soal aksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Dalam sebuah media cetak nasional, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Subuh menyatakan, pemerintah akan meratifikasi FCTC setelah Lebaran.
 
Padahal, belum lama ini, Presiden Jokowi tegas tidak akan gegabah menandatangani FCTC dengan pertimbangan ada jutaan petani dan kontribusi ekonomi yang besar dari cukai.
 

 
Ketua Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK), Zulvan menyebutkan, seharusnya Kemenkes tahu diri bahwa aksesi FCTC secara politis tidak didukung oleh Presiden Jokowi.
 
Presiden, kata Zulvan, tahu betul bahwa perlindungan kesehatan masyarakat harus dilakukan secara komprehensif tanpa mematikan pihak petani tembakau dan seluruh stakeholder pertembakauan di Indonesia.
 
"Kekuatan kretek sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional tentu akan mati dengan aksesi FCTC," ujar Zulvan, saat dihubungi.

KNPK menilai, Kemenkes tidak berdaya menghadapi tekanan kampanye gerakan anti-tembakau. Ada kesan, saat ini kelompok antitembakau adalah pengendali Kemenkes.

"Presiden harus menegur Menteri Kesehatan," tegasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Parmuji juga menilai sikap Kemenkes itu jelas bertabrakan dengan sikap presiden yang tidak memprioritaskan mengaksesi FCTC.
 
Ia yakin presiden sudah sangat  arif dan bijak  bertindak demi kelangsungan kedaulatan bangsa ini. Presiden menyatakan, persoalan tembakau tidak bisa dilihat dari satu aspek kesehatan. Ada banyak aspek yang terkandung di dalam industri hasil tembakau, mulai dari soal hak asasi manusia, petani, dan buruh pabrik hingga pedagang asongan yang harus dilindungi.
 
"Kami menyayangkan logika berfikir Dirjend P2P Kemenkes RI yang selalu mendesak pemerintah kita untu segera menandatangani FCTC bahkan katanya setelah lebaran akan segera di tanda tangan," kritik Agus.
 
Semestinya Kemenkes mendukung sikap presiden bahwa petani tembakau harus dilindungi. "Ada jutaan orang bergantung pada tembakau," tandasnya.[wid]  

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya