Berita

tito karnavian/net

Hukum

Calon Kapolri Pernah Punya Belasan Rekening Kok Dianggap Biasa?

RABU, 22 JUNI 2016 | 15:54 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Rencana Komisi III DPR menguji calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Tito Karnavian, dalam sidang fit and proper test esok hari (Kamis, 23/6), dinilai terburu-buru.

"Fit dan proper test atas Tito ini terlalu cepat dan buru-buru banget. Karena seperti DPR belum punya info apapun tentang Tito," kata Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, kepada wartawan, sesaat lalu (Rabu, 22/6).

Fit and proper test Tito di DPR besok seolah hanya prosedur yang harus dilewati tanpa keseriusan, atau cuma "stempel" DPR agar Tito cepat dilantik. DPR seakan tidak memerlukan verifikasi dan investigasi data dan dokumen tentang Tito.


Bahkan, data dan dokumen dari PPATK dibikin seperti "abal-abal", padahal menyatakan pernah ada 14 rekening Tito di bank swasta sejak 2004-2014. Selain 14 rekening itu, Tito juga pernah punya tiga rekening di bank pemerintah; sedangkan istri Tito punya empat rekening di bank lain. (Baca: PPATK: Tak Ada Transaksi Mencurigakan Di 17 Rekening Komjen Tito)

"Empat belas rekening di bank swasta dianggap tidak mencurigakan, biasa-biasa saja. Pernyataan kedua lembaga ini sangat mencurigakan dan prematur untuk menyatakan 14 rekening biasa-biasa saja," ucap Uchok.

CBA meminta DPR untuk kritis dan mengejar motif Tito memiliki belasan rekening itu. Menurut Uchok, polisi yang jujur dan bersih sebetulnya cukup punya satu rekening. Apalagi Tito adalah sosok berlatarbelakang Reserse atau intel.

"Artinya antara sosok pribadi seorang intel dengan puluhan rekening, sama-sama sebuah misteri yang janggal banget," tegasnya. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya