Berita

tito karnavian/net

Hukum

Calon Kapolri Pernah Punya Belasan Rekening Kok Dianggap Biasa?

RABU, 22 JUNI 2016 | 15:54 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Rencana Komisi III DPR menguji calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Tito Karnavian, dalam sidang fit and proper test esok hari (Kamis, 23/6), dinilai terburu-buru.

"Fit dan proper test atas Tito ini terlalu cepat dan buru-buru banget. Karena seperti DPR belum punya info apapun tentang Tito," kata Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, kepada wartawan, sesaat lalu (Rabu, 22/6).

Fit and proper test Tito di DPR besok seolah hanya prosedur yang harus dilewati tanpa keseriusan, atau cuma "stempel" DPR agar Tito cepat dilantik. DPR seakan tidak memerlukan verifikasi dan investigasi data dan dokumen tentang Tito.


Bahkan, data dan dokumen dari PPATK dibikin seperti "abal-abal", padahal menyatakan pernah ada 14 rekening Tito di bank swasta sejak 2004-2014. Selain 14 rekening itu, Tito juga pernah punya tiga rekening di bank pemerintah; sedangkan istri Tito punya empat rekening di bank lain. (Baca: PPATK: Tak Ada Transaksi Mencurigakan Di 17 Rekening Komjen Tito)

"Empat belas rekening di bank swasta dianggap tidak mencurigakan, biasa-biasa saja. Pernyataan kedua lembaga ini sangat mencurigakan dan prematur untuk menyatakan 14 rekening biasa-biasa saja," ucap Uchok.

CBA meminta DPR untuk kritis dan mengejar motif Tito memiliki belasan rekening itu. Menurut Uchok, polisi yang jujur dan bersih sebetulnya cukup punya satu rekening. Apalagi Tito adalah sosok berlatarbelakang Reserse atau intel.

"Artinya antara sosok pribadi seorang intel dengan puluhan rekening, sama-sama sebuah misteri yang janggal banget," tegasnya. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya