Berita

Politik

PILKADA JAKARTA

Ini Gaji Dan Fasilitas Relawan Teman Ahok

Klaim 1 juta KTP Tidak Benar
RABU, 22 JUNI 2016 | 13:20 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Para bekas relawan Teman Ahok mengakui banyak KTP yang mereka kumpulkan untuk mendukung pencalonan Basuki Purnama (Ahok) ke Pilkada Jakarta adalah KTP ganda dan tidak diberikakan oleh pemilik KTP dengan kesadaran sendiri.

Mereka adalah Paulus Romindo, Richard Soekarno, Dodi Hendaryadi, Kusnul Nurul dan Della Novianty yang mengirimkan pernyataan tertulis kepada wartawan (Rabu, 22/6).

Mereka pernah berstatus PJ Kelurahan (penanggung jawab) yang dibayar per 140 KTP per minggu sebesar Rp 500.000 atau Rp 2.000.000 per bulan. Jika mencapai target 140 x 4 minggu yaitu 560 KTP maka diberikan bonus Rp 500.000. Total PJ sendiri adalah 153 seperti tercantum di situs www.temanahok.com.


Di atas PJ Kelurahan, ada yang disebut Korpos atau Koordinator Posko yg mengawasi kerja PJ. Korpos membawahi antara 5 hingga 10 PJ. Korpos dibayar oleh Teman Ahok Rp 500.000 per bulan untuk tiap PJ dibawahnya. Kalau di bawah Korpos ada lima PJ maka Korpos dapat Rp 2.500.000 per bulan. Kalau 10 PJ maka Korpos dapatkan Rp 5.000.000 per bulan.

Jumlah Korpos mereka perkirakan mencapai 40 orang tersebar di 40-an kecamatan.

"Selain upah atas KTP yang kami kumpulkan. Kami juga mendapatkan upah untuk membagikan koran Teman Ahok," ungkap mereka.

Untuk tiap pembagian koran mereka dibayar Rp 350.000, dan sampai saat ini mereka sudah dua kali membagikan koran.

"Kami yang menjadi PJ diberikan juga Printer dan Laptop. Sementara untuk Korpos diberikan smartphone sebagian merk Lenovo," terang mereka.

Mereka yakin, klaim Teman Ahok yang mengatakan bahwa jumlah KTP sudah mencapai 1 juta adalah sebatas klaim.

"Karena pengumpulan KTP tetap dilakukan sampai tanggal 28 Juni 2016," ungkapnya. [ald]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

TNI Gandeng Bulog Hadirkan Program Pangan Murah di Puncak Jaya

Kamis, 02 April 2026 | 03:59

Jadwal KA Ciremai Dipastikan Kembali Normal

Kamis, 02 April 2026 | 03:46

KUR dan Salah Arah Subsidi Negara

Kamis, 02 April 2026 | 03:20

Gugatan Forum Purnawirawan TNI Bertujuan agar Kasus Ijazah Jokowi Rampung

Kamis, 02 April 2026 | 02:55

Umrah Prajurit dan ASN TNI

Kamis, 02 April 2026 | 02:39

Ledakan SPBE Cimuning Turut Porak-Porandakan Pemukiman Warga

Kamis, 02 April 2026 | 02:16

JK: Kalau BBM Murah, Orang akan Pakai Seenaknya

Kamis, 02 April 2026 | 01:59

AS Beri Sinyal Belum Ingin Akhiri Perang dengan Iran

Kamis, 02 April 2026 | 01:37

Wamen Fajar: Model Soal TKA Cocok buat Kebutuhan Masa Depan

Kamis, 02 April 2026 | 01:12

Danantara Didorong Percepat Proyek Hilirisasi dan Waste to Energy

Kamis, 02 April 2026 | 00:54

Selengkapnya