Berita

Politik

PILKADA JAKARTA

Ini Gaji Dan Fasilitas Relawan Teman Ahok

Klaim 1 juta KTP Tidak Benar
RABU, 22 JUNI 2016 | 13:20 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Para bekas relawan Teman Ahok mengakui banyak KTP yang mereka kumpulkan untuk mendukung pencalonan Basuki Purnama (Ahok) ke Pilkada Jakarta adalah KTP ganda dan tidak diberikakan oleh pemilik KTP dengan kesadaran sendiri.

Mereka adalah Paulus Romindo, Richard Soekarno, Dodi Hendaryadi, Kusnul Nurul dan Della Novianty yang mengirimkan pernyataan tertulis kepada wartawan (Rabu, 22/6).

Mereka pernah berstatus PJ Kelurahan (penanggung jawab) yang dibayar per 140 KTP per minggu sebesar Rp 500.000 atau Rp 2.000.000 per bulan. Jika mencapai target 140 x 4 minggu yaitu 560 KTP maka diberikan bonus Rp 500.000. Total PJ sendiri adalah 153 seperti tercantum di situs www.temanahok.com.


Di atas PJ Kelurahan, ada yang disebut Korpos atau Koordinator Posko yg mengawasi kerja PJ. Korpos membawahi antara 5 hingga 10 PJ. Korpos dibayar oleh Teman Ahok Rp 500.000 per bulan untuk tiap PJ dibawahnya. Kalau di bawah Korpos ada lima PJ maka Korpos dapat Rp 2.500.000 per bulan. Kalau 10 PJ maka Korpos dapatkan Rp 5.000.000 per bulan.

Jumlah Korpos mereka perkirakan mencapai 40 orang tersebar di 40-an kecamatan.

"Selain upah atas KTP yang kami kumpulkan. Kami juga mendapatkan upah untuk membagikan koran Teman Ahok," ungkap mereka.

Untuk tiap pembagian koran mereka dibayar Rp 350.000, dan sampai saat ini mereka sudah dua kali membagikan koran.

"Kami yang menjadi PJ diberikan juga Printer dan Laptop. Sementara untuk Korpos diberikan smartphone sebagian merk Lenovo," terang mereka.

Mereka yakin, klaim Teman Ahok yang mengatakan bahwa jumlah KTP sudah mencapai 1 juta adalah sebatas klaim.

"Karena pengumpulan KTP tetap dilakukan sampai tanggal 28 Juni 2016," ungkapnya. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya