Berita

Politik

PILKADA JAKARTA

Ini Gaji Dan Fasilitas Relawan Teman Ahok

Klaim 1 juta KTP Tidak Benar
RABU, 22 JUNI 2016 | 13:20 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Para bekas relawan Teman Ahok mengakui banyak KTP yang mereka kumpulkan untuk mendukung pencalonan Basuki Purnama (Ahok) ke Pilkada Jakarta adalah KTP ganda dan tidak diberikakan oleh pemilik KTP dengan kesadaran sendiri.

Mereka adalah Paulus Romindo, Richard Soekarno, Dodi Hendaryadi, Kusnul Nurul dan Della Novianty yang mengirimkan pernyataan tertulis kepada wartawan (Rabu, 22/6).

Mereka pernah berstatus PJ Kelurahan (penanggung jawab) yang dibayar per 140 KTP per minggu sebesar Rp 500.000 atau Rp 2.000.000 per bulan. Jika mencapai target 140 x 4 minggu yaitu 560 KTP maka diberikan bonus Rp 500.000. Total PJ sendiri adalah 153 seperti tercantum di situs www.temanahok.com.


Di atas PJ Kelurahan, ada yang disebut Korpos atau Koordinator Posko yg mengawasi kerja PJ. Korpos membawahi antara 5 hingga 10 PJ. Korpos dibayar oleh Teman Ahok Rp 500.000 per bulan untuk tiap PJ dibawahnya. Kalau di bawah Korpos ada lima PJ maka Korpos dapat Rp 2.500.000 per bulan. Kalau 10 PJ maka Korpos dapatkan Rp 5.000.000 per bulan.

Jumlah Korpos mereka perkirakan mencapai 40 orang tersebar di 40-an kecamatan.

"Selain upah atas KTP yang kami kumpulkan. Kami juga mendapatkan upah untuk membagikan koran Teman Ahok," ungkap mereka.

Untuk tiap pembagian koran mereka dibayar Rp 350.000, dan sampai saat ini mereka sudah dua kali membagikan koran.

"Kami yang menjadi PJ diberikan juga Printer dan Laptop. Sementara untuk Korpos diberikan smartphone sebagian merk Lenovo," terang mereka.

Mereka yakin, klaim Teman Ahok yang mengatakan bahwa jumlah KTP sudah mencapai 1 juta adalah sebatas klaim.

"Karena pengumpulan KTP tetap dilakukan sampai tanggal 28 Juni 2016," ungkapnya. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Golkar: Pengganti Adies Kadir di DPR Caleg Suara Terbanyak Berikutnya

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:18

Nasib Generasi Emas Terancam Gegara Purbaya Belum Terapkan Cukai MBDK

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:16

PAN Dukung Ambang Batas Parlemen Nol Persen dengan Fraksi Terbatas

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:10

IHSG Mulai Stabil Usai OJK Respons Peringatan MSCI Terkait Status Pasar Frontier

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:05

Amdatara Konsolidasikan Industri AMDK, Perkuat Kolaborasi dengan Pemda

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:55

41 Desa di Kabupaten Bekasi Banjir Usai Diterpa Hujan Lebat

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:53

Pesawat Jatuh di Kolombia, Seluruh Penumpang Tewas Termasuk Anggota DPR

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:51

IHSG Anjlok Dua Hari, Momentum Perbaikan Pasar Modal

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:48

Harga CPO Terkerek Lonjakan Minyak Mentah Dunia

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:45

PAN Dukung MK Hapus Ambang Batas Parlemen

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:42

Selengkapnya