Berita

Politik

PILKADA JAKARTA

Ini Gaji Dan Fasilitas Relawan Teman Ahok

Klaim 1 juta KTP Tidak Benar
RABU, 22 JUNI 2016 | 13:20 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Para bekas relawan Teman Ahok mengakui banyak KTP yang mereka kumpulkan untuk mendukung pencalonan Basuki Purnama (Ahok) ke Pilkada Jakarta adalah KTP ganda dan tidak diberikakan oleh pemilik KTP dengan kesadaran sendiri.

Mereka adalah Paulus Romindo, Richard Soekarno, Dodi Hendaryadi, Kusnul Nurul dan Della Novianty yang mengirimkan pernyataan tertulis kepada wartawan (Rabu, 22/6).

Mereka pernah berstatus PJ Kelurahan (penanggung jawab) yang dibayar per 140 KTP per minggu sebesar Rp 500.000 atau Rp 2.000.000 per bulan. Jika mencapai target 140 x 4 minggu yaitu 560 KTP maka diberikan bonus Rp 500.000. Total PJ sendiri adalah 153 seperti tercantum di situs www.temanahok.com.


Di atas PJ Kelurahan, ada yang disebut Korpos atau Koordinator Posko yg mengawasi kerja PJ. Korpos membawahi antara 5 hingga 10 PJ. Korpos dibayar oleh Teman Ahok Rp 500.000 per bulan untuk tiap PJ dibawahnya. Kalau di bawah Korpos ada lima PJ maka Korpos dapat Rp 2.500.000 per bulan. Kalau 10 PJ maka Korpos dapatkan Rp 5.000.000 per bulan.

Jumlah Korpos mereka perkirakan mencapai 40 orang tersebar di 40-an kecamatan.

"Selain upah atas KTP yang kami kumpulkan. Kami juga mendapatkan upah untuk membagikan koran Teman Ahok," ungkap mereka.

Untuk tiap pembagian koran mereka dibayar Rp 350.000, dan sampai saat ini mereka sudah dua kali membagikan koran.

"Kami yang menjadi PJ diberikan juga Printer dan Laptop. Sementara untuk Korpos diberikan smartphone sebagian merk Lenovo," terang mereka.

Mereka yakin, klaim Teman Ahok yang mengatakan bahwa jumlah KTP sudah mencapai 1 juta adalah sebatas klaim.

"Karena pengumpulan KTP tetap dilakukan sampai tanggal 28 Juni 2016," ungkapnya. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya