Berita

ilustrasi

Hukum

FDHI: Usut Tuntas Kasus Kekerasan Oknum Polda Terhadap Hakim Mahdy

SELASA, 21 JUNI 2016 | 21:49 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI) prihatin atas tindakan kekerasan yang dilakukan oknum Polri Polda Aceh terhadap seorang hakim Mahdy Usman dan keluarganya.

Mahdy, hakim yang bertugas di PA Jakarta Barat bersama tiga anak dan seorang adik iparnya, diduga dianiaya di rumahnya di Jalan Cut Nyak Dhien Lorong Lam Awe 1, Gampong Lamteumen Barat, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh.

"FDHI menyampaikan empati terhadap Yang Mulia Bapak Mahdy Usman, Hakim PA Jakarta Barat yang menjadi korban tindakan kekerasan tersebut," ungkap Kordinator FDHI, Djuyamto SH, dalam keterangannya (Selasa, 21/6).


Terlepas dari siapa yang bersalah dalam kasus tersebut, FDHI menilai pemukulan dan tindakan kekerasan merupakan tindakan kriminal, yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Oleh karena itu, FDHI menuntut agar terhadap oknum Polri Polda Banda Aceh tersebut dilakukan proses hukum secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

"FDHI meminta pihak Kepolisian segera mengusut dan menyelesaian kasus ini secara tuntas dan profesional," tegasnya.

Selain itu, FDHI juga menuntut agar Komisi Yudisial maupun PP Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) melakukan langkah-langkah hukum untuk melindungi harkat dan martabat Hakim Indonesia dengan sebaik-baiknya.

"FDHI mengajak seluruh Hakim Indonesia untuk terus memupuk solidaritas demi menjunjung harkat martabat Hakim Indonesia dari tindakan-tindakan yang merendahkan dan menistakan marwah profesi," demikian Djuyamto SH.

Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI) adalah wadah diskusi para hakim anggota IKAHI dari empat badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer) di dunia maya.

Bagian Propam Polda Aceh sendiri hingga saat ini masih menangani kasus tersebut.

Namun saat ditanyai apakah jika terbukti melakukan kekerasan, apakah pelaku hanya diberi sanksi etik atau diberi pidana, Kabid Humas Polda Aceh, AKBP Goenawan, tak mau menjawab.

"Nanti dikordinasikan dulu dengan tim, besok ya saya kabari lagi," ujar AKBP Goenawan dalam pesan singkatnya kepada pers. [zul]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya