Berita

ilustrasi

Hukum

FDHI: Usut Tuntas Kasus Kekerasan Oknum Polda Terhadap Hakim Mahdy

SELASA, 21 JUNI 2016 | 21:49 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI) prihatin atas tindakan kekerasan yang dilakukan oknum Polri Polda Aceh terhadap seorang hakim Mahdy Usman dan keluarganya.

Mahdy, hakim yang bertugas di PA Jakarta Barat bersama tiga anak dan seorang adik iparnya, diduga dianiaya di rumahnya di Jalan Cut Nyak Dhien Lorong Lam Awe 1, Gampong Lamteumen Barat, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh.

"FDHI menyampaikan empati terhadap Yang Mulia Bapak Mahdy Usman, Hakim PA Jakarta Barat yang menjadi korban tindakan kekerasan tersebut," ungkap Kordinator FDHI, Djuyamto SH, dalam keterangannya (Selasa, 21/6).


Terlepas dari siapa yang bersalah dalam kasus tersebut, FDHI menilai pemukulan dan tindakan kekerasan merupakan tindakan kriminal, yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Oleh karena itu, FDHI menuntut agar terhadap oknum Polri Polda Banda Aceh tersebut dilakukan proses hukum secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

"FDHI meminta pihak Kepolisian segera mengusut dan menyelesaian kasus ini secara tuntas dan profesional," tegasnya.

Selain itu, FDHI juga menuntut agar Komisi Yudisial maupun PP Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) melakukan langkah-langkah hukum untuk melindungi harkat dan martabat Hakim Indonesia dengan sebaik-baiknya.

"FDHI mengajak seluruh Hakim Indonesia untuk terus memupuk solidaritas demi menjunjung harkat martabat Hakim Indonesia dari tindakan-tindakan yang merendahkan dan menistakan marwah profesi," demikian Djuyamto SH.

Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI) adalah wadah diskusi para hakim anggota IKAHI dari empat badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer) di dunia maya.

Bagian Propam Polda Aceh sendiri hingga saat ini masih menangani kasus tersebut.

Namun saat ditanyai apakah jika terbukti melakukan kekerasan, apakah pelaku hanya diberi sanksi etik atau diberi pidana, Kabid Humas Polda Aceh, AKBP Goenawan, tak mau menjawab.

"Nanti dikordinasikan dulu dengan tim, besok ya saya kabari lagi," ujar AKBP Goenawan dalam pesan singkatnya kepada pers. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Sambut Imlek

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:12

Warning Dua OTT

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:01

AS Kirim Pesawat Militer ke Greenland, Denmark Tambah Pasukan

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:41

Purbaya: Tukar Jabatan Kemenkeu-BI Wajar dan Seimbang

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:34

Sumbar Perlu Perencanaan Matang Tanggap Bencana

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:32

Stasiun MRT Harmoni Bakal Jadi Pusat Mobilitas dan Aktivitas Ekonomi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:29

Juda Agung Resign, Keponakan Prabowo Diusung Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:20

Kepala Daerah Harus Fokus Bekerja Bukan Cari Celah Korupsi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:16

Presiden Bulgaria Mundur di Tengah Krisis Politik

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:53

Bupati Pati Sudewo Cs Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:41

Selengkapnya