Kawasan Maja, Banten menjadi salah satu wilayah yang terpilih dari 10 kota baru publik yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Dalam masterplan pembangunan kota baru tersebut, Maja diproyeksikan menjadi kawasan hunian baru yang berimbang dengan basis agroindustri karet dan mendukung program sejuta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Banten, Soelaeman mengatakan, dengan proyeksi yang cukup besar, diperlukan perencanaan wilayah dan tata ruang yang baik untuk menjadikan Maja sebagai sebuah kota atau kawasan pengembangan yang layak dihuni hingga beberapa generasi mendatang.
"Pembangunan Maja sebagai kota baru harus memiliki perencanaan yang matang, sehingga mampu mengantisipasi masalah-masalah pemukiman, tata ruang dan kawasan jauh ke depan. Dengan begitu, bisa dihindari permasalahan klasik yang saat ini banyak terjadi di kota besar seperti banjir dan kemacetan," kata Soelaeman melalui keterangan tertulis, Selasa (21/6).
Ia mengatakan, hingga saat ini, sebaran rumah murah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih berpusat di Kota Serang, Maja, Kabupaten Tangerang, dan Lebak.
"Tetapi, dengan berkembangnya pusat industri dan pemerintahan, dirinya meyakini hal tersebut akan berdampak positif terhadap meningkatnya permintaan rumah murah yang masuk dalam program Sejuta Rumah milik pemerintah.
Ia menjelaskan, untuk memajukan sebuah wilayah, pengembang swasta terutama yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) diharapkan menjadi garda terdepan. Termasuk untuk penyediaan rumah MBR. Oleh karena itu, dikatakannya, REI butuh dukungan semua pihak termasuk pemerintah baik pusat maupun daerah.
"Tanpa dukungan pemerintah terutama daerah, maka pelaku-pelaku pembangunan ini akan lumpuh. Ini butuh political will yang kuat," ungkap Soelaeman.
Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah pusat perlu memperkuat kelembagaan Pemerintah Daerah. Misalnya, dengan mengaktifkan kembali Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di seluruh daerah sehingga berbagai hambatan di lapangan dapat teratasi dengan cepat.
"Hal ini sudah dilakukan Pemprov Banten dan REI Banten dengan membentuk Pokja PKP, sehingga pengembang semakin bersemangat bangun rumah rakyat,†tegas Soelaeman yang juga Ketua DPP Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP) tersebut.
[wid]
