Gerakan antikorupsi harus menjadi gerakan kebudayaan, menjadi gerakan yang mengedepankan transformasi nilai dan kesadaran kolektif seluruh anak bangsa untuk memulai menanam kebudayaan jujur yang antikorupsi sebagai nilai integratif dalam hidup dan kehidupan sehari-hari.
Demikian salah satu rekomendasi Konvensi Antikorupsi 2016 "Berjamaah Lawan Korupsi" yang digelar PP Pemuda Muhammadiyah Jumat-Minggu (17-19/6) di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat.
Konvensi Antikorupsi 2016 ini diikuti secara aktif oleh Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia, lembaga kajian antikorupsi, organisasi kepemudaan lainnya, ormas, LBH, akademisi, tokoh agama, dan aktivis partai politik, yang semuanya sejumlah 153 orang.
Peserta konvensi yang terdiri dari anak muda yang datang dari seluruh Indonesia ingin menyadari betul bahwa gerakan kebudayaan antikorupsi tidak akan pernah efektif menjadi gerakan yang mendorong perubahan besar dan cepat tanpa ada keterlibatan gerakan politik.
"Oleh sebab itu Pemuda Muhammadiyah bersama peserta Konvensi mendorong terbentuknya 'Partai Antikorupsi' yang kami deklarasikan pada hari ini, sebagai simbol mendorong kesadaran kolektif bahwa politik bukan jalan yang kotor, tetapi politik adalah jalan kemuliaan untuk mencerahkan dan memajukan peradaban," jelas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak kemarin.
Namun dia menambahkan, "Partai Antikorupsi" yang dibentuk tersebut bukan partai politik organik, tapi jejaring gerakan antikorupsi yang memberikan perhatian khusus kepada penyiapan, dan pembinaan orang muda kader-kader politik yang merawat integritas, melalui pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan di Madrasah Antikorupsi.
"Dimana setiap mereka yang telah dan lulus belajar di Madrasah Antikorupsi serta teruji memiliki integritas, dipersilahkan untuk memilih gerakan politik sebagai salah satu usaha mewujudkan partai politik yang bersih dan bebas dari praktik dan watak koruptif," tandasnya.
Dahnil sendiri didapuk sebagai Ketua Umum "Partai Antikorupsi". Sementara Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas didaulat menjadi Ketua Dewan Pembina.
[zul]
