Berita

Rachmawati Soekarnoputri/net

Hukum

KPK Mirip Badan Sensor Film

SABTU, 18 JUNI 2016 | 15:13 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mirip "Badan Sensor Film" dalam hal pemberantasan korupsi.

Hal tersebut dikatakan politisi senior Rachmawati Soekarnoputri untuk mengkritik kecenderungan KPK sibuk mengusut kasus-kasus kecil namun melalukan pembiaran terhadap kasus korupsi kelas kakap.

"Publik sebentar-sebentar dikejutkan film action kelas teri, OTT ini itu, ada aktor, panitera, hakim, artis betulan. Ada juga big boss reklamasi seperti Aguan, Gubernur Ahok dan banyak lagi," kata dia, Sabtu (18/6).


Tapi, di mata putri Bung Karno ini, semua kasus itu hanya cerita pendek yang tidak ada arahnya. Tanpa kepastian, publik kebingungan mencari ujung dari cerita pemberantasan korupsi.

"Sementara film kolosal seperti mega korupsi BLBI, tidak pernah bisa tayang, bahkan ada iklannya pun tidak. Persis dalam dunia layar perak. Film bisa tayang atau tidak tergantung produser film," sindirnya.

Rachmawati melanjutkan analoginya. Bagi dia, KPK sudah jadi badan sensor film yang tidak independen. Produser film kelas teri akan dibabat habis. Tetapi jika produser pemilik film merupakan orang besar, maka akan diloloskan walau ada pelanggaran hukum.

"Jadi bagaimana kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan, sementara sikap mental munafik hipokrit masih menguasai perilaku penguasa," sesalnya. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya