Setelah Daging, Data Ikan Ikut Simpang Siur

Setelah polemik data daging sapi, kini data pasokan ikan juga disinyalir tidak akurat. Kementerian yang terkait dengan data pangan selama ini terbukti tidak berkoordinasi.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi, menilai pemerintah gagal dalam mengendalikan pasokan ikan skala nasional. Ironis jika negara maritim seperti Indonesia harus mengimpor ikan untuk memenuhi kuota pasokan ikan secara nasional.

"Ini sebetulnya masalah lagi ada di data ikan yang dimiliki oleh pemerintah, bagaimana produksinya, distribusi ikan dan penggunaannya untuk apa. Ini yang salah sama seperti data data pangan lain, seperti data daging," kata Yoga dalam diskusi bertajuk "Negeri Kelautan tapi Impor Ikan?", di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, kementerian yang bersinggungan dengan pangan tidak berkoordinasi satu sama lain. Hasilnya, data konsumsi di Kementerian Pertanian dengan Kementerian Koordinator Ekonomi pun tidak sejalan.

"Jika tentang data saja berbeda, lalu dimana kinerjanya? Ini kan memalukan," ungkapnya.

Di kesempatan sama, Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (FEMA IPB), Arif Satria, menilai sangat wajar jika pemerintah melakukan impor untuk memenuhi pasokan ikan. Menurutnya impor ikan yang dilakukan adalah untuk jenis ikan yang tidak ada di perairan Indonesia.

"Impor memang tidak wajar, tapi untuk ikan yang tidak bisa hidup di perairan Indonesia seperti ikan salmon, pemerintah harus impor," ujar Arif. [ald]