Bambang Haryo Soekartono/net
Anggota Komisi VI DPR, Bambang Haryo Soekartono meminta pemerintah tidak memotong subsidi BBM dan listrik di APBN-P 2016 dan APBN 2017. Sebab, pemotongan subsidi akan membuat kehidupan masyarakat kecil semakin sulit.
Saat ini pemerintah memang tengah merancang pemotongan subsidi solar sebesar Rp 500 per liter dan pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan 900 watt. Pemotongan dan pencabutan ini dilakukan karena beban subsidi dianggap sudah begitu besar bagi keuangan negara.
Bambang tidak sepaham dengan logika pemerintah ini. Baginya, beban negara dalam sektor energi bisa dikurangi jika pemerintah mampu melakukan efisiensi. Bukan dengan mencabut subsidi yang jelas akan membuat masyarakat makin sulit. Sayangnya, pemborosan di sektor BBM dan listrik seakan dibiarkan pemerintah.
"Pemerintah terkesan menoleransi inefisiensi sehingga harga energi menjadi mahal. Ini lebih kejam dari kartel daging sapi oleh swasta,†ucap politisi Gerindra ini di Jakarta, Jumat (17/6).
Mengapa demikian? Bambang menjelaskan bahwa BBM dan listrik dibutuhkan semua lapisan masyarakat, dari lahir sampai meninggal. Sedangkan daging sapi tidak dikonsumsi setiap saat dan lebih banyak dinikmati kalangan menengah atas.
Adanya inefisiensi BBM terlihat dari harga bensin dan solar di dalam negeri yang lebih mahal dari negara lain. Sebagai perbandingan, harga bensin RON 90 (Petrol 90) di Malaysia hanya dibanderol 1,2 ringgit atau setara Rp 3.890 per liter. Sedangkan harga Pertalite (setara Petrol 90) di Indonesia dijual Rp 7.100 per liter.
Kemudian, harga Pertamax Plus (RON 95) dijual dengan harga Rp 8.350 per liter. Padahal, harga Petrol 95 di Malaysia hanya 1,7 ringgit atau setara Rp 5.510 per liter. Untuk solar, harganya lebih aneh lagi. PT Patra Niaga, salah satu anak usaha Pertamina, menjual solar nonsubsidi Rp 4.500 per liter, padahal harga solar subsidi yang dijual di SPBU-SPBU saat ini masih Rp 5.150 per liter.
"Ini aneh, solar subsidi dijual lebih mahal dari nonsubsidi. Ada selisih Rp 1.650 per liter,†ungkap Bambang.
Jika pemerintah bisa melakukan efisiensi dan menghilangkan kartel, Bambang yakin pengurangan subsidi BBM dan listrik. Kalau dua hal itu dibereskan, tidak hanya dapat mempertahankan subsidi tetapi juga mampu menurunkan harga energi,†imbuhnya.
Bambang menambahkan, rakyat masih membutuhkan subsidi BBM dan listrik karena negara belum mampu menyediakan infrastruktur dan transportasi publik yang baik. Artinya, jika harga BBM dan listrik murah maka biaya produksi dan ongkos logistik ikutan murah, harga barang pun akan turun.
"Selanjutnya, daya beli masyarakat juga akan meningkat. Pada akhirnya, hal itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita,†jelasnya.
[sam]
