Berita

Bisnis

AKLI Dan APEI Dukung Program 35.000 MW, Tapi Keluhkan izin Usaha

RABU, 15 JUNI 2016 | 15:16 WIB | LAPORAN:

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Mekanikal dan Elektrikal Indonesia (AKLI) dan Pengurus Pusat Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia (APEI).

Pertemuan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6). Yang mendampingi Presiden adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

AKLI dan APEI sendiri merupakan sebuah wadah atau himpunan dari para instalatur listrik Indonesia. Ketua Umum APEI, Puji Muhardi, menyampaikan kepada Jokowi bahwa mereka mendukung penuh proyek listrik 35.000 MW beserta infrastruktur lain yang dirancang pemerintah.


"Keluarga besar AKLI beranggotakan 7.300 perusahaan yang tersebar di 33 provinsi dan 175 kabupaten/kota dengan karyawan sekitar 50.000 orang dari Sabang sampai Merauke," ujar Puji kepada Jokowi.

AKLI dan APEI memastikan pemerintah tidak berjalan sendirian menghadapi krisis listrik. Mereka siap membantu pemerintah mewujudkan program pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat Indonesia.

"Pemerintah tidak sendirian untuk hal ini. Puluhan ribu pasukan kami, instalatir listrik, kami siap membantu program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi rakyat Indonesia. Mohon kami dilibatkan," lanjutnya.

Namun, di sisi lain, AKLI dan APEI mengeluhkan kesulitan yang mereka hadapi terkait izin usaha dan sertifikasi tenaga kerja. Dalam menjalankan operasinya, sekitar 80 persen anggota AKLI belum berbadan hukum dan tidak mampu memperpanjang izin usaha karena diharuskan berubah menjadi PT dan memiliki banyak tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi sebagai syarat perizinan usaha.

Mereka juga melaporkan soal perizinan usaha ketenagalistrikan dan usaha jasa konstruksi yang tumpang tindih akibat UU Jasa Konstruksi, UU Ketenagalistrikan, dan UU Ketenagakerjaan. Hal tersebut dirasa berat bagi anggota AKLI dan APEI dan dikhawatirkan akan menurunkan daya saing perusahaan dan tenaga kerja dalam memasuki MEA.

"Ibarat ojek, kami harus punya 3 SIM, 3 STNK, dan 2 BPKB," jelasnya. [ald]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Sejarah Baru! Hattrick Perdana Messi Bawa Argentina Libas Aljazair dan Samai Rekor Klose

Rabu, 17 Juni 2026 | 10:15

KPK Buka Peluang Kembangkan Penyidikan Kasus Bea Cukai yang Seret Nama Djaka Budi Utama

Rabu, 17 Juni 2026 | 10:01

Reog Sekolah Rakyat Ponorogo Raih Penghargaan di Ajang Piala Presiden

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:34

Pemerintah Hentikan Sementara MBG Selama Libur Sekolah

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:32

Mahfud MD Nilai Dadan Hindayana Layak Dihukum Mati Jika Terbukti Korupsi

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Kembali ke Level 78 Dolar AS

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:19

Harta Wamenko Pangan Hanif Faisol Tembus Rp8,9 Miliar, Naik Tajam Sejak 2022

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:04

Bursa Asia Dibuka Merah, Kospi Pimpin Penurunan

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:52

Bayan Resources Siap Tebar Dividen Rp 8,96 Triliun dari Laba Buku 2025

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:40

Wall Street Variatif, Dow Jones Terbang Tinggi

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:23

Selengkapnya