Berita

Bisnis

AKLI Dan APEI Dukung Program 35.000 MW, Tapi Keluhkan izin Usaha

RABU, 15 JUNI 2016 | 15:16 WIB | LAPORAN:

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Mekanikal dan Elektrikal Indonesia (AKLI) dan Pengurus Pusat Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia (APEI).

Pertemuan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6). Yang mendampingi Presiden adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

AKLI dan APEI sendiri merupakan sebuah wadah atau himpunan dari para instalatur listrik Indonesia. Ketua Umum APEI, Puji Muhardi, menyampaikan kepada Jokowi bahwa mereka mendukung penuh proyek listrik 35.000 MW beserta infrastruktur lain yang dirancang pemerintah.


"Keluarga besar AKLI beranggotakan 7.300 perusahaan yang tersebar di 33 provinsi dan 175 kabupaten/kota dengan karyawan sekitar 50.000 orang dari Sabang sampai Merauke," ujar Puji kepada Jokowi.

AKLI dan APEI memastikan pemerintah tidak berjalan sendirian menghadapi krisis listrik. Mereka siap membantu pemerintah mewujudkan program pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat Indonesia.

"Pemerintah tidak sendirian untuk hal ini. Puluhan ribu pasukan kami, instalatir listrik, kami siap membantu program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi rakyat Indonesia. Mohon kami dilibatkan," lanjutnya.

Namun, di sisi lain, AKLI dan APEI mengeluhkan kesulitan yang mereka hadapi terkait izin usaha dan sertifikasi tenaga kerja. Dalam menjalankan operasinya, sekitar 80 persen anggota AKLI belum berbadan hukum dan tidak mampu memperpanjang izin usaha karena diharuskan berubah menjadi PT dan memiliki banyak tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi sebagai syarat perizinan usaha.

Mereka juga melaporkan soal perizinan usaha ketenagalistrikan dan usaha jasa konstruksi yang tumpang tindih akibat UU Jasa Konstruksi, UU Ketenagalistrikan, dan UU Ketenagakerjaan. Hal tersebut dirasa berat bagi anggota AKLI dan APEI dan dikhawatirkan akan menurunkan daya saing perusahaan dan tenaga kerja dalam memasuki MEA.

"Ibarat ojek, kami harus punya 3 SIM, 3 STNK, dan 2 BPKB," jelasnya. [ald]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya