Gerindra: KPK Di Ambang Kehancuran

Baru kali ini terjadi. Hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa telah terjadi enam penyimpangan yang merugikan keuangan negara malah dijawab sebagai tidak ada unsur perbuatan melawan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, hasil audit BPK soal pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta adalah produk hukum institusi negara yang bersifat final.

Sepanjang tidak dibatalkan oleh BPK sendiri, audit tersebut harus ditindaklanjuti secara hukum oleh KPK sebagai user. Wewenang BPK adalah wewenang konstitusional sebagaimana diatur Pasal 23E UUD 1945 yang diperjelas dengan Pasal 11 huruf C UU 15/2006 tentang BPK.

"Kami curiga jika pimpinan KPK sengaja mengabaikan hasil audit BPK tersebut karena merasa tidak akan tersentuh Komite Etik," kata Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (15/6).

Saat ini, Komite Etik KPK tidak bisa dibentuk meski ada dugaan serius pelanggaran Kode Etik. Penyebabnya adalah saat ini terjadi kekosongan kursi Penasihat KPK. Sementara Komite Etik KPK dibentuk dari unsur pimpinan dan penasihat.

Penasihat terakhir yang dimiliki KPK untuk periode 2013 hingga 2017, Suwarsono, telah melepas jabatannya sejak Mei 2015. Satu penasihat lainnya, Mochammad Billah, sudah lebih dulu mundur sejak Agustus 2013.

"Kondisi saat ini KPK jelas di ambang kehancuran. Tanpa adanya Komite Etik bisa jadi pimpinan KPK kembali melakukan tindakan serupa di masa yang akan datang," ujar Habiburokhman. [ald]