Berita

Bisnis

Dirut PD Dharma Ngeluh Ke Jokowi Soal Harga Daging

SELASA, 14 JUNI 2016 | 19:18 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Keinginan Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga daging sapi hingga Rp 80 ribu per kilogram dikeluhkan oleh PD Dharma Jaya.

Direktur Utama PD Dharma Jaya, Marina Ratna Dwi Kusuma bahkan mengaku ketidaksanggupannya tersebut sudah disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo.

"Saya ditanya Presiden langsung, saya jawab enggak bisa, saya enggak bisa berbohong. 'Kamu mau untung besar ya?'Saya bilang bukan Pak," ungkap dia saat bertemu Komisi B DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (14/6).


Rina menjelaskan, harga Rp80 ribu per kilogram hanya mungkin untuk menjual daging sapi impor. Sedangkan untuk daging sapi fresh harga pokok produksi (HPP) yang diperhitungkan Dharma Jaya hanya bisa ditekan sekitar Rp95-99 ribu per kilogram.

"Kalau untuk daging masyarakat adalah kebutuhan rendang, semur, opor itu di Rp95-99 ribu yang fresh, enggak bisa Rp80 ribu," beber Rina.

Salah satu faktor yang menyebabkan harga daging sapi sulit ditekan ialah harga oval atau jeroan sapi sangat rendah. Di Indonesia, bagian oval dijual dengan cara diborong dengan harga Rp7 ribu per kilo. Padahal, jika harga oval bisa ditingkatkan, bisa menekan harga daging sapi.

"Di negara maju, oval atau kepala, kaki, kulit buntut harganya tinggi," jelas Rina.

Oleh karena itu, dia minta DPRD DKI agar bisa menganggarkan dana untuk perbaikan rumah potong hewan (RPH).

Rina menyesalkan penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada Dharma Jaya sebesar Rp50 miliar di APBD 2016 batal dimasukkan.

"Kalau negara ini mau bisa mengendalikan (harga daging sapi), tolong bantu RPH diperbaiki, bikin pengolahan oval, oval harus punya nilai," tandasnya. [sam]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya