Berita

herman khaeron/net

Bisnis

Herman Khaeron: Harga Daging Liar, Salah Banget Kalau Salahkan SBY

SENIN, 13 JUNI 2016 | 14:04 WIB | LAPORAN:

Sangat salah jika ada pihak yang menyalahkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY (2004-2014) atas kenaikan harga daging sapi yang tidak terkendali saat ini .

Hal itu dikatakan politikus Partai Demokrat yang menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron.  Dia mengklaim, justru pemerintahan SBY berhasil menata swasembada lima komoditas pangan pokok yaitu beras, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula.

Roadmap swasembada pangan di era SBY, lanjut Herman, dievaluasi setiap tahun. Secara khusus untuk daging sapi dan kerbau, ada sensus yang dilakukan pada tahun 2011 sehingga kemampuan dalam negeri untuk memenuhi permintaan dan juga berapa jumlah daging yang harus diimpor, sangat terukur. Hitungannya, setiap tahun pasar butuh pasokan daging sapi kurang lebih 500.000 ton.


"Kemajuannya jelas, setiap tahun impor turun terus dan hanya pada waktu-waktu tertentu ada tambahan impor. Itupun terbatas karena tujuannya swasembada," kata dia, dalam pernyataan pers, Senin (13/6).

Menurut Herman, kenaikan harga daging sapi saat ini agak sulit terkendali. Kenaikan itu bukan hanya terjadi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, tetapi sejak tahun lalu selalu berfluktuasi naik di atas harga wajar. Hal itu membuat para pedagang sapi sempat melakukan aksi mogok, bahkan memaksa Bareskrim Mabes Polri turun tangan.

"Justru saat ini fokus pemerintahan di bidang pangan hanya pada padi, jagung, dan kedelai, sehingga pencapaian swasembada daging sapi renstranya tidak jelas lagi dan impor sangat terbuka bebas. Ironisnya justru harga tidak stabil dan relatif stabil pada harga yang tinggi," lanjut dia.

Karena itu dia tegaskan, pemerintahan Jokowi tidak tepat menyalahkan pemerintahan sebelumnya karena berlakunya harga saat ini tergantung pada bagaimana pemerintah Jokowi mampu mengelola komoditas pangan pokok dan strategis.

"Sangat tergantung bagaimana pemerintah mengelola pangan pokok dan strategis dengan baik, dengan tidak mengabaikan spirit swasembada," pungkasnya. [ald]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya