. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi diminta untuk lebih memprioritaskan pengisian jabatan Wakil Gubernur Sumut ketimbang secara tergesa-gesa merotasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Erry juga diminta fokus pada visi dan misi untuk mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Permintaan itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumut Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan, Faisal Fariz kepada redaksi, Senin (13/6).
Menurut Faisal, ada banyak hal yang harus diperhatikan sebelum merotasi pejabat. Etika politik menjadi priotas seharusnya. Sesuai ketentuan yang berlaku, Tengku Erry harus lebih memperhatikan partai pengusung pada Pilkada 2013 lalu.
"Jika memang merotasi SKPD mendesak, artinya ada kegagalan visi dan misi. Gubernur Sumut harusnya membicarakan ini kepada partai pengusung untuk mencari sosok pendampingnya hingga akhir periode," kata dia.
Jelas Faisal, satu hal yang mestinya menjadi pemikiran bagi Tengku Erry adalah bahwa kini semua orang pasti menduga, jika ada pergeseran oleh pejabat baru, motifnya hanya uang. "Itu sudah rahasia umum,"ungkapnya.
Hal senada juga diungkapkan kader DPD IMM Sumut, Hazlan Nuari Putra. Menurutnya, Tengku Erry harus segera mementukan wakil yang diprioritaskan dari kalangan muda yang energik dan memiliki track record yang baik dalam politik dan pemerintahan, serta tidak tersandung kasus korupsi.Sehingga nantinya gubernur dan wakilnya bisa saling bersinergi untuk mewujudkan Sumut sebagai provinsi yang good and clean governance.
"Juga harus diingat, bahwa dampak wacana rotasi SKPD itu sangat destruktif. Tidak boleh ada tebar ancaman bagi setiap SKPD. Dengan menebar isu itu Gubernur Sumut sedang menebar ketidaknyamanan bekerja. Semua bisa acuh tak acuh," ungkap Hazlan.
Sisa masa pemerintahan Tengku Erry termasuk singkat. Setiap rotasi memerlukan masa adaptasi bagi pejabat terkena rotasi. Padahal SKPD mestinya disiagakan menjalankan tugas untuk mencapai target visi dan misi serta RPJPMD. Ketimbang menggonta-ganti pejabat, lebih bagus Tengku Erry bekerja serius untuk mengukir prestasi agar nanti punya bahan kampanye pada Pilkada Tahun 2018.
"Satu hal lagi, tidak ada kawan Gatot dan tidak ada kawan Tengku Erry. Loyalitas semua SKPD itu kepada kerja, bukan kepada orang-orang. Pejabat seperti Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota bisa datang dan pergi, tetapi PNS (SKPD) tetap loyal kepada pekerjaan, bukan menangisi pejabat yang pergi itu," tegas Hazlan.
Hazlan menambahkan, jika ada alasan lain yang diajukan, yakni permasalahan tertentu sesuai evaluasi kinerja menurut BPK, mestinya dipahami bahwa semua masalah di Sumut itu bersifat sistemik. Tidak ada yang bisa lolos, jika hukum tegak. Jadi jangan mendramatisasi keadaan. Sumut saat ini sedang bermasalah besar, semuanya tak lepas dari masalah dan semua memiliki andil sesuai dengan porsi tanggungjawabnya.
[rus]
