Jaksa penuntut umum harus melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan permohonan uji materi pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa jaksa penuntut umum tidak bisa mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Mantan hakim MK, Maruarar Siahaan menilai, putusan tersebut sudah benar. Putusan itu juga merupakan pelajaran penting bagi jaksa.
"Kalau ada putusan hakim yang tidak adil dan ada bukti putusan sengaja dibuat memihak terdakwa, maka hal demikian diatasi, bukan dengan memberi hak yang sama kepada jaksa untuk PK,†kata dia di Jakarta, Sabtu (11/6).
kalau melihat sejarah, lanjut Maruarar, salah satu alasan terbesar Jaksa tidak boleh PK adalah bahwa kekuasaan negara yang besar dalam penegakan hukum untuk melakukan penuntutan sudah memiliki kewenangan yang besar untuk mengajukan alat bukti yang kuat dalam mendukung dakwaan dan tuntutan. "Dalam hal ini, terdakwa berada di pihak yang lemah,†sambungnya.
Terpisah, pakar hukum tata negara, Margarito Kamis juga mendukung putusan tersebut. Kata dia, akan terjadi kekacauan hukum, apabila jaksa dibebaskan begitu saja mengajukan PK.
"Kacaunya kan terjadi ketidak pastian hukum. Memang jaksa di atas hukum? Sudah jelas pasal 263 ayat 1 itu,†jelasnya.
Dia menambahkan, bila jaksa menggunakan PK untuk mencari keadilan malah akan mengancam keadilan itu sendiri. "Itu sangat mengancam dan merampas hak warga negara dalam menggilas kewarganegaraan dan kenegaraan itu,†ujarnya.
Karena itu, menurutnya, putusan MK yang mengatakan jaksa tidak boleh PK harus dihormati dan dilaksanakan.
[sam]
