Berita

susilo bambang yudhoyono/rmol

Bisnis

APBN 2016 Bermasalah, Indonesia Terancam Gagal Fiskal

SABTU, 11 JUNI 2016 | 04:38 WIB | LAPORAN:

RMOL. Ada persoalan besar dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2016. Bahkan, ancaman gagal fiskal di depan mata apabila masalah tersebut tidak segera dicarikan solusinya.

Begitu dikatakan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhonono dalam acara buka puasa bersama di kediamannya kawasan Cikeas, Jawa Barat, Jumat (10/6).

"Cegah defisit yang melebihi batasannya agar secara makro ekonomi kita tidak divonis sebagai tidak sehat, apalagi sakit," sambungnya.


SBY menjelaskan, jalan pintas dengan menambah utang baru bukan merupakan solusi untuk menutup defisit. Apalagi, dalam waktu kurang dari 2 tahun ini, rasio utang terhadap PDB (debt-to-GDP ratio) meningkat relatif tajam.

"Menghitung  penerimaan negara dengan memasukkan perolehan dari pengampunan pajak juga sebuah asumsi yang rapuh. Pemotongan anggaran, sepanjang jumlahnya tepat dan bukan pada sektor yang akan  membawa dampak negatif pada kehidupan rakyat adalah sebuah alternatif yang bisa dilakukan," urai Presiden RI keenam ini.

Pemerintah, lanjut SBY, juga harus cermat dalam mengalokasikan anggaran infrastruktur saat situasi ekonomi yang melemah dan APBN tertekan.

"Infrastruktur amat penting, itulah sebabnya pemerintahan yang saya pimpin juga melakukan peningkatan jumlah infrastruktur di seluruh tanah air. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang berkenan melanjutkan proyek-proyek infrastruktur dan bahkan sebagian telah diresmikan 1,5 tahun terakhir ini," jelas Presiden RI dua periode ini.

Ke depan, SBY berharap, pemerintah lebih terbuka, transparan dan lebih menjelaskan lagi kepada rakyat Indonesia tentang keadaan yang sesungguhnya.

"Fraksi Partai Demokrat di DPR RI sangat siap untuk bersama-sama pemerintah mencari solusi atas APBN yang mengalami tekanan serius ini. Partai Demokrat tidak ingin Indonesia mengalami gagal fiskal," tandasnya. [sam]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya