Berita

net

Hukum

Kemenhub Harus Beri Sanksi Tegas Lion Air Grup

JUMAT, 10 JUNI 2016 | 23:01 WIB | LAPORAN:

Komisi V DPR RI meminta maskapai penerbangan Lion Air Grup profesional dalam memberikan pelayanan terhadap penumpang pengguna jasa.

"Makanya harus profesional, sistem transportasi," kata anggota Komisi V Roem Kono di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (10/6).

Menurut politisi Partai Golkar itu, pelayanan yang diberikan terhadap penumpang pesawat tidak boleh dilakukan secara sembarangan oleh sebuah maskapai penerbangan.


"Jangan seperti Metromini. Sesuka-suka hati saja kayak angkot," selorohnya.

Harusnya, pelayanan yang diberikan penumpang haruslah sesuai standar yang ditetapkan pemerintah dalam regulasi penerbangan yang telah ada.

"Harus ada regulasinya yang dipatuhi. Termasuk regulasi internasional," kata Roem Kono.

Jika tidak melaksanakan sesuai aturan, Roem Kono mendesak Kementerian Perhubungan memberi sanksi tegas terhadap Lion Air. Bukan hanya itu, Kemenhub juga harus selalu memberikan pengawasan yang ketat agar maskapai penerbangan tidak memperlakukan penumpang dengan sembarangan.

"Harus diberlakukan punishment, harus ada sanksi lebih tegas. Kalau tidak bisa amburadul sistem penerbangan kita karena mahal sarana prasarana yang disiapkan oleh pemerintah," jelasnya.

Dia meminta Lion Air Grup dapat terus meningkatkan pelayanannya. Serta tidak boleh mengabaikan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

"Harus ditingkatkan terus, jangan mengabaikan value dengan mengabaikan keselamatan penumpang. Kita menyoroti betul Lion group dan penerbangan swasta lainnya, ini ekses ketidakdisiplinan para perusahaan-perusahaan penerbangan. Jangan hanya mengejar keuntungan besar," sesal Roem Kono.

Diketahui sebelumnya, seorang penumpang Wings Air rute Rote Ndao-Kupang bernama Taufiq melakukan protes lewat petisi online. Dia merasa kecewa dengan layanan maskapai anak usaha Lion Air Grup tersebut, salah satunya lantaran bagasi miliknya tidak dibawa serta dalam penerbangan. Sampai saat ini, petisi yang digalangnya telah ditandatangani sebanyak 33.064 orang dari jumlah yang dibutuhkan 35.000. [wah] 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya