Menteri Pertahanan, Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu, dinilai sering bekerja tanpa perencanaan dan tidak taat mandat reformasi pertahanan dan militer sebagaimana perintah UU Pertahanan dan UU TNI.
Hal itu dalam penilaian lembaga pemerhati, Setara Institute. Disebutkan, Ryamizard pun telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan kontroversial, termasuk kampanye akan adanya potensi-potensi ancaman secara berlebihan.
"Dari mulai membentuk kader bela negara dengan paradigma dan pendekatan militer, kampanye kebangkitan PKI, hingga membentuk kantor-kantor wilayah pertahanan di setiap provinsi," kata Ketua Setara Institute, Hendardi, Jumat (10/6).
Bahkan, Hendardi menyebutnya ironis. Seringkali kebijakan-kebijakan Menhan ada di luar perencanaan, di luar ketersediaan anggaran, dan berjalan sendiri tanpa koordinasi memadai dengan kementerian lain.
"Bahkan mungkin Presiden Jokowi juga tidak memperoleh laporan dari langkah-langkah Menhan," kata Hendardi.
Hendardi pun mengkritik keras upaya Menhan membentuk satuan intelijen tersendiri, termasuk kelengkapan satelit pertahanan. Di matanya, Menhan tidak bekerja berbasis perencanaan dan mandat reformasi pertahanan dan militer.
"Banyak agenda strategis bidang pertahanan yang justru diabaikan seperti penataan bisnis militer, penataan SDM militer, reformasi peradilan militer, dan transformasi paradigmatik dalam menghadapi tantangan pertahanan mutakhir yang umumnya tidak dalam bentuk tantangan fisik," jelas Hendardi.
Alasan pihak Kemenhan selama ini kurang menerima informasi sangat tidak masuk akal. Pasalnya di tubuh TNI sendiri terdapat satuan-satuan intel yang bisa didayagunakan. Lalu koordinasi dengan BIN sebagai pusat informasi intelijen negara.
"Soal kantor pertahanan di daerah, kita tahu bahwa Kodam dan Kodim masih efektif bekerja. Semua infrastruktur dan suprastruktur itu berada di bawah Menhan. Jadi apa urgensi gagasan Menhan? Saya sulit memahami," demikian Hendardi.
[ald]
