Berita

gedung KPK/net

Hukum

Memangnya KPK Bukan Komisi Perlindungan Korupsi?

JUMAT, 10 JUNI 2016 | 13:27 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Perkara salah ketik tenaga honorer di Kementerian Dalam Negeri, yang menulis "Komisi Perlindungan Korupsi" untuk menyebut lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada undangan resmi, seharusnya tidak usah direspons berlebihan.

"Memang publik juga tahu rezim ini maupun KPK sendiri tidak berkutik dalam pemberantasan korupsi, bahkan seakan melindungi koruptor," sindir politisi senior, Rachmawati Soekarnoputri, Jumat (10/6).

Mbak Rachma, demikian ia biasa disapa, menyebut dua contoh perkara besar yang menyentuh tokoh penguasa namun masih diombang-ambing oleh KPK sendiri.


"Contoh, skandal mega korupsi BLBI yang merugikan negara dan rakyat diperas bayar pajak subsidi bagi koruptor. Kedua, kasus gratifikasi dan rekening gendut Komjen Budi Gunawan yang patut diduga sarat intervensi penguasa khususnya yang di jalan Teuku Umar," ujar Rachma.

Menurut dia, selama ini KPK jadi "ayam sayur" karena tidak berkutik dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang menyentuh lingkaran kekuasaan Presiden Jokowi.

"KPK jadi ayam sayur, tidak berkutik. Seharusnya bikin sprindik baru dan usut BLBI," ucapnya.

Dia meminta KPK berani mengusut dua kasus besar di atas. Bahkan, ia sampai mengingatkan agar para pemimpin lembaga hukum jangan menunggu datangnya hukuman Tuhan atas negeri ini.

"Tanggul jebol akibat banjir rob di kawasan Pantai Mutiara dekat rumah Gubernur Ahok yang ngotot gusur orang demi cukong-cukong proyek reklamasi, itu adalah contoh peringatan Tuhan," ungkapnya. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya