Berita

gedung KPK/net

Hukum

Memangnya KPK Bukan Komisi Perlindungan Korupsi?

JUMAT, 10 JUNI 2016 | 13:27 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Perkara salah ketik tenaga honorer di Kementerian Dalam Negeri, yang menulis "Komisi Perlindungan Korupsi" untuk menyebut lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada undangan resmi, seharusnya tidak usah direspons berlebihan.

"Memang publik juga tahu rezim ini maupun KPK sendiri tidak berkutik dalam pemberantasan korupsi, bahkan seakan melindungi koruptor," sindir politisi senior, Rachmawati Soekarnoputri, Jumat (10/6).

Mbak Rachma, demikian ia biasa disapa, menyebut dua contoh perkara besar yang menyentuh tokoh penguasa namun masih diombang-ambing oleh KPK sendiri.


"Contoh, skandal mega korupsi BLBI yang merugikan negara dan rakyat diperas bayar pajak subsidi bagi koruptor. Kedua, kasus gratifikasi dan rekening gendut Komjen Budi Gunawan yang patut diduga sarat intervensi penguasa khususnya yang di jalan Teuku Umar," ujar Rachma.

Menurut dia, selama ini KPK jadi "ayam sayur" karena tidak berkutik dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang menyentuh lingkaran kekuasaan Presiden Jokowi.

"KPK jadi ayam sayur, tidak berkutik. Seharusnya bikin sprindik baru dan usut BLBI," ucapnya.

Dia meminta KPK berani mengusut dua kasus besar di atas. Bahkan, ia sampai mengingatkan agar para pemimpin lembaga hukum jangan menunggu datangnya hukuman Tuhan atas negeri ini.

"Tanggul jebol akibat banjir rob di kawasan Pantai Mutiara dekat rumah Gubernur Ahok yang ngotot gusur orang demi cukong-cukong proyek reklamasi, itu adalah contoh peringatan Tuhan," ungkapnya. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya