Berita

gedung KPK/net

Hukum

Memangnya KPK Bukan Komisi Perlindungan Korupsi?

JUMAT, 10 JUNI 2016 | 13:27 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Perkara salah ketik tenaga honorer di Kementerian Dalam Negeri, yang menulis "Komisi Perlindungan Korupsi" untuk menyebut lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada undangan resmi, seharusnya tidak usah direspons berlebihan.

"Memang publik juga tahu rezim ini maupun KPK sendiri tidak berkutik dalam pemberantasan korupsi, bahkan seakan melindungi koruptor," sindir politisi senior, Rachmawati Soekarnoputri, Jumat (10/6).

Mbak Rachma, demikian ia biasa disapa, menyebut dua contoh perkara besar yang menyentuh tokoh penguasa namun masih diombang-ambing oleh KPK sendiri.


"Contoh, skandal mega korupsi BLBI yang merugikan negara dan rakyat diperas bayar pajak subsidi bagi koruptor. Kedua, kasus gratifikasi dan rekening gendut Komjen Budi Gunawan yang patut diduga sarat intervensi penguasa khususnya yang di jalan Teuku Umar," ujar Rachma.

Menurut dia, selama ini KPK jadi "ayam sayur" karena tidak berkutik dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang menyentuh lingkaran kekuasaan Presiden Jokowi.

"KPK jadi ayam sayur, tidak berkutik. Seharusnya bikin sprindik baru dan usut BLBI," ucapnya.

Dia meminta KPK berani mengusut dua kasus besar di atas. Bahkan, ia sampai mengingatkan agar para pemimpin lembaga hukum jangan menunggu datangnya hukuman Tuhan atas negeri ini.

"Tanggul jebol akibat banjir rob di kawasan Pantai Mutiara dekat rumah Gubernur Ahok yang ngotot gusur orang demi cukong-cukong proyek reklamasi, itu adalah contoh peringatan Tuhan," ungkapnya. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya