Berita

ahok/net

Nusantara

Soal Banjir Rob, Ahok Gagal Paham!

JUMAT, 10 JUNI 2016 | 09:14 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok gagal paham menyikapi banjir rob yang merendam pesisir utara Jakarta.

"Ahok menganggap banjir rob yang terjadi menjadi bukti pentingnya proyek reklamasi. Padahal justru sebaliknya, karena musibah banjir rob yang kerap melanda pesisir pantai Jakarta seharusnya proyek reklamasi dibatalkan," kata Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Timur, Adi Solihin, seperti dilansir dari RMOLJakarta.Com, Rabu (10/6).

Adi menjelaskan banjir rob diakibatkan oleh gelombang pasang yang merupakan peristiwa alam yakni gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi.


Sementara saat ini kondisi ril daratan Jakarta semakin rendah akibat banyaknya gedung-gedung tinggi, ditambah faktor penggunaan air tanah yang sudah melebihi batas kewajaran.

Diprediksi para pakar, jika kondisi ini dibiarkan maka 10-20 tahun yang akan datang daratan Jakarta akan berubah menjadi lautan.

"Solusi tepat mengantisipasi kerugian yang dialami masyarakat pesisir akibat banjir rob adalah  membuat tanggul di pesisir pantai dengan ketinggian minimal 3,8 meter, bukan dengan membuat lahan reklamasi yang akan digunakan untuk pembangunan lahan property mewah," kata Adi.

"Reklamasi bukan solusi, justru cenderung mengarah perusakan alam lautan. Lahan laut tidak dikurangi saja bisa meluap ketika air laut pasang, apalagi daya tampung lahan lautan dikurangi dengan reklamasi. Apalagi reklamasi untuk lahan properti yang dapat mengakibatkan semakin rendahnya daratan Jakarta," sambung mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.

Adi berharap Peraturan Daerah (Perda) tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah dapat menjadi acuan dalam menata program pembangunan di wilayah ibu kota. Namun begitu dia mengingatkan Ahok peka terhadap keberadaan rakyat di pesisir dengan segera membangun tanggul di pesisir pantai dengan ketinggian yang sesuai dengan hasil penelitian para ahli kelautan.

"Bukan justru meratakan perkampungan pesisir dan memperjungkan kepentingan pengusaha dengan ingin tetap membangun reklamasi," tukas dia. [rus]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

UPDATE

Usai Raup Dana Jumbo, Danantara Diminta Transparan Soal Penyaluran Investasi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 18:13

SLA Lampaui Target, Helita jadi Andalan Baru Layanan Digital Tangsel

Sabtu, 20 Juni 2026 | 18:09

Garda Bangsa: Program Pemerintah Dirasakan Masyarakat, Harus Dikawal

Sabtu, 20 Juni 2026 | 17:37

TVRI Jelaskan Proses, Cakupan, dan Distribusi Hak Siar FIFA hingga 2027

Sabtu, 20 Juni 2026 | 17:06

AMMSI: Penyesuaian Operasional MBG Perkuat Efisiensi Anggaran dan Tata Kelola Program

Sabtu, 20 Juni 2026 | 17:00

Ace Hasan Dorong Alumni UIN Jakarta Terus Berkontribusi untuk Bangsa

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16:24

Program 3 Juta Rumah Dipercepat, Pemerintah dan Danantara Bahas Meikarta hingga Inpres Baru

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16:08

Tiga Besar Fortune Southeast Asia 500, Pertamina: Motivasi Perkuat Ketahanan Energi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16:03

Saham Intel Melesat Usai Pernyataan Trump

Sabtu, 20 Juni 2026 | 15:32

Polisi Ungkap Rekayasa Perampokan di Menteng, Pelaku Dendam ke Korban Sejak 2020

Sabtu, 20 Juni 2026 | 15:05

Selengkapnya